Kabupaten Sorong kembali menjadi nominator dalam ajang Innovative Government Award (IGA) tahun ini. Untuk itu, Bupati Sorong, Dr. Johny Kamuru, SH, M.Si mempresentasikan dua inovasi unggulan di lingkup pemerintahan yang dipimpinnya di hadapan Tim Penilai yang terdiri dari Akademisi, Praktisi, Media Masa, Kementerian/Lembaga serta unsur profesional lainnya. Presentasi yang dilakukan di Aula BSKDN Kemendagri, Jakarta 05 November 2025 merupakan salah satu tahapan Penilaian IGA. Dua inovasi unggulan yang dipresentasikan Bupati yaitu SIARKAS (Optimalisasi Aplikasi Rencana & Anggaran Sekolah) dan PROPEDAL RAGI (Promosi Penanaman Modal Secara Digital). Kedua inovasi tersebut sejalan dengan tema IGA Klaster Papua tahun ini yakni Peningkatan PAD/Pengendalian Inovasi/Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Bupati Johny Kamuru dalam presentasinya yang disiarkan langsung lewat saluran youtube BSKDN Kemendagri menegaskan komitmen dirinya untuk terus melaksanakan inovasi di seluruh OPD demi terwujudnya visi misi pemerintah pusat maupun daerah. (***et)

Sorong, 30 September 2025 - Pemerintah Kabupaten Sorong melalui kegiatan Review dan Pendampingan Produk Learning Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2025 melaksanakan agenda strategis dalam upaya meningkatkan kompetensi serta menumbuhkan budaya inovasi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mendorong lahirnya pemimpin perubahan yang adaptif, kreatif, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) merupakan program nasional yang bertujuan membentuk pejabat administrator yang memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan transformatif. Melalui Produk Learning berupa aksi perubahan, para peserta ditantang untuk menghasilkan inovasi nyata di unit kerja masing-masing. Pendampingan dan review dilakukan untuk memastikan bahwa setiap inovasi yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan organisasi serta mendukung prioritas pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan review tahun 2025 ini, fasilitator dan tim pendamping menekankan pentingnya menjadikan Produk Learning sebagai laboratorium inovasi birokrasi daerah. Peserta diharapkan mampu mengintegrasikan kompetensi kepemimpinan dengan kreativitas dalam pelayanan publik, sehingga aksi perubahan yang dihasilkan tidak hanya menjadi proyek sementara, tetapi dapat berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 30 September 2025 ini juga menegaskan keterkaitan antara PKA dengan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) serta Innovative Government Award (IGA). Produk inovasi hasil peserta PKA berpotensi menjadi embrio inovasi daerah yang mampu diadopsi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, sehingga mendorong terbentuknya budaya inovasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sorong. Kepala BKDD (Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah) kabupaten Sorong, Christ J. Tupamahu, S.Kom, M.Si menyampaikan bahwa PKA bukan sekadar pelatihan kepemimpinan, melainkan juga wadah pengembangan inovasi birokrasi. “Melalui aksi perubahan, peserta tidak hanya belajar memimpin, tetapi juga berinovasi dan menginspirasi. Harapannya, dari sinilah lahir pemimpin perubahan yang menjadi teladan di instansi masing-masing,” ungkapnya. Hasil review menunjukkan sejumlah aksi perubahan yang dinilai inovatif, aplikatif, dan berpotensi untuk direplikasi di unit kerja lain. Beberapa di antaranya berfokus pada peningkatan layanan publik, efisiensi tata kelola, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan masyarakat. Dengan terselenggaranya kegiatan yang diinisiasi Labinov Kabupaten Sorong ini, diharapkan ASN di wilayah tersebut semakin siap menghadapi tantangan birokrasi modern. Review dan Pendampingan Produk Learning PKA 2025 menjadi langkah nyata Pemerintah Kabupaten Sorong dalam membangun budaya kerja berbasis inovasi yang mendukung tercapainya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Sorong – Pemerintah Kabupaten Sorong melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) menghadirkan inovasi baru dalam pelayanan data perpajakan dengan meluncurkan sistem digital “ADA JAMINAN DATA”. Inovasi ini menjadi jawaban atas berbagai persoalan klasik yang selama ini menghambat transparansi, kecepatan, dan efisiensi layanan data PBB-P2 dan BPHTB. Inovasi ini memiliki dasar hukum yang kuat, di antaranya Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, penerapannya juga didukung PP Nomor 35 Tahun 2023 dan Perda Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebelum adanya inovasi ini, pelayanan data pajak masih dilakukan secara manual. Proses permintaan data harus melalui surat, verifikasi memakan waktu berhari-hari, bahkan pemohon sering menunggu hingga dua bulan. Tidak adanya dashboard digital membuat pimpinan sulit memantau penerimaan pajak secara realtime, sementara masyarakat, akademisi, hingga media kesulitan mengakses data dengan cepat. Kini, melalui ADA JAMINAN DATA, seluruh hambatan tersebut teratasi. Pemohon cukup mengirim KTP dan email melalui WhatsApp, lalu petugas akan melakukan verifikasi singkat. Setelah itu, pemohon akan menerima link untuk mengakses dan mengunduh data sesuai kebutuhan hanya dalam waktu 5 menit. Data tersedia dalam format .xlsx dan .pdf, sementara pimpinan daerah dapat langsung memantau penerimaan pajak melalui dashboard digital yang terhubung ke TV. Keunggulan inovasi ini tidak hanya terletak pada kecepatan, tetapi juga pada keterbukaan akses. Data kini bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak, mulai dari akademisi, media, kementerian/lembaga, hingga masyarakat umum. Bahkan, sistem ini dapat dengan mudah direplikasi untuk layanan BPHTB maupun PDL Online. Hasil implementasi menunjukkan peningkatan signifikan. Tingkat kepuasan pemohon data meningkat hingga 90 persen berdasarkan survei internal, sementara permintaan data semakin banyak karena proses lebih sederhana dan efisien. Selain itu, BP2RD Kabupaten Sorong kini menjadi role model inovasi pelayanan data pajak di Provinsi Papua Barat Daya. Dengan inovasi ADA JAMINAN DATA, Kabupaten Sorong tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat melalui transparansi fiskal yang lebih baik.

Sorong – Pemerintah Kabupaten Sorong melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) resmi meluncurkan inovasi pelayanan berbasis digital bernama SEMBARI (Sistem Antrian Berbasis Aplikasi Digital). Inovasi ini hadir sebagai jawaban atas berbagai permasalahan pelayanan pajak yang selama ini dikeluhkan masyarakat, seperti antrean manual, ketidakpastian waktu layanan, hingga keterbatasan fasilitas ruang tunggu. Peluncuran SEMBARI berlandaskan sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, implementasi inovasi ini juga memperhatikan PP Nomor 35 Tahun 2023 serta Perda Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebelumnya, pelayanan perpajakan di Kabupaten Sorong masih mengandalkan sistem antre manual. Wajib pajak kerap datang sejak pagi hanya untuk mendapatkan giliran, bahkan sering harus menunggu dalam kondisi cuaca ekstrem. Ketidakteraturan alur pelayanan juga membuat kepuasan masyarakat rendah, sementara petugas kewalahan menghadapi lonjakan pengunjung. Melalui SEMBARI, kini wajib pajak dapat mendaftar layanan secara online, memilih jenis layanan dan waktu kunjungan sesuai kebutuhan. Sistem ini otomatis mengirimkan notifikasi pengingat, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi datang lebih awal. Sesampainya di kantor BPPRD, data mereka sudah siap, dan petugas bisa langsung melayani sesuai antrean digital. Keunggulan SEMBARI antara lain: pertama di Kabupaten Sorong dalam layanan pajak berbasis antrian digital, terintegrasi dengan aplikasi V-Tax Mobile, serta mudah direplikasi oleh OPD lain. Inovasi ini juga selaras dengan transformasi digital nasional, kebutuhan layanan publik pasca-pandemi, serta arahan Presiden RI agar birokrasi lebih lincah dan responsif. Hasil penerapan SEMBARI terlihat nyata. Waktu tunggu berkurang drastis, antrean lebih tertib, dan kepuasan masyarakat meningkat. Petugas pun bekerja lebih profesional karena data wajib pajak sudah terintegrasi. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan turut mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya inovasi ini, Kabupaten Sorong menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan ramah bagi masyarakat. SEMBARI bukan hanya solusi teknologi, tetapi juga langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang modern dan berorientasi pada kepuasan warga.

Kabupaten Sorong terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), pemerintah daerah resmi meluncurkan inovasi IRAMA (Integrasi Rekapitulasi Manajemen Penerimaan Daerah) sebagai jawaban atas berbagai persoalan klasik dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama ini, pelaporan penerimaan pajak dan retribusi masih dilakukan secara manual dengan format berbeda di tiap bidang. Kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahan input, keterlambatan laporan keuangan, hingga menyulitkan proses perencanaan berbasis data. Tidak hanya itu, aplikasi yang ada juga belum saling terhubung, sehingga data dari PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya (PDL) tersebar tanpa standar baku. Kehadiran IRAMA menjadi solusi nyata. Dengan memanfaatkan teknologi API Integration, sistem ini mampu menyatukan tiga aplikasi pajak daerah secara otomatis. Seluruh data penerimaan kini dapat direkap, dikonversi ke format standar, lalu ditampilkan dalam dasbor digital yang dapat diakses oleh OPD dan pengambil kebijakan secara real-time. Inovasi ini tidak hanya mempercepat pelaporan, tetapi juga meningkatkan akurasi data. Jika sebelumnya tingkat kesalahan rekap mencapai lebih dari 15 persen, kini angka tersebut menurun drastis menjadi di bawah 3 persen. Proses pelaporan yang dulu membutuhkan waktu lama pun kini bisa dilakukan lebih cepat, dengan lebih dari 90 persen laporan bulanan tercatat tepat waktu. Selain mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2022 dan UU No. 25 Tahun 2009, IRAMA juga mendorong peningkatan kapasitas SDM. Operator telah mendapatkan pelatihan, sehingga keterampilan digital ASN semakin terasah. Bagi masyarakat, inovasi ini memberi dampak positif berupa pelayanan yang lebih transparan, efisien, dan modern. Sementara bagi pemerintah daerah, IRAMA menjadi fondasi penting dalam perencanaan APBD yang lebih akurat dan berbasis kebutuhan riil. Dengan terobosan ini, Kabupaten Sorong tidak hanya menjawab tantangan lokal, tetapi juga selaras dengan tuntutan global dalam digitalisasi tata kelola pemerintahan.

inovasi MINIKDU BOK atau Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pengolahan Minyak Kelapa Masak yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat lokal dalam mengolah potensi kelapa menjadi produk bernilai tambah. Kegiatan ini berlangsung di Distrik Selemkay dan dihadiri oleh perwakilan OPD, tokoh masyarakat, kelompok pengrajin, serta pelaku UMKM. Inovasi MINIKDU BOK lahir dari kesadaran akan melimpahnya potensi kelapa di wilayah Kabupaten Sorong yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Melalui program ini, masyarakat diajarkan teknik pengolahan minyak kelapa masak yang higienis, efisien, dan memenuhi standar pasar, sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Dalam sambutannya, Bupati Sorong menyampaikan bahwa inovasi ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung ekonomi kerakyatan. “Dengan MINIKDU BOK, kami ingin masyarakat tidak hanya mengonsumsi, tetapi juga mampu menghasilkan produk olahan yang bernilai jual tinggi, sekaligus membuka peluang usaha baru,” jelasnya. Kegiatan peluncuran juga dirangkaikan dengan pelatihan teknis bagi kelompok masyarakat pengolah kelapa. Peserta diajarkan mulai dari proses pemilihan bahan baku, teknik ekstraksi minyak, pengemasan produk, hingga strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan pasar modern. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya kelompok yang berpartisipasi. Mereka menilai inovasi ini sangat bermanfaat, karena selain menambah wawasan tentang pengolahan kelapa, juga memberi solusi untuk meningkatkan taraf hidup melalui usaha berbasis potensi lokal. Pemerintah Kabupaten Sorong menegaskan akan memberikan pendampingan berkelanjutan bagi kelompok pengolah kelapa. Pendampingan meliputi bantuan peralatan sederhana, akses permodalan, hingga fasilitasi sertifikasi produk agar mampu menembus pasar lebih luas, termasuk di tingkat regional. Melalui inovasi MINIKDU BOK, diharapkan masyarakat Kabupaten Sorong dapat lebih mandiri secara ekonomi, sekaligus menjaga kearifan lokal dengan memanfaatkan hasil alam secara berkelanjutan. Program ini menjadi bukti nyata bahwa pengembangan potensi lokal dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah jika dikelola secara tepat dan terarah.

Distrik Selemkay Kabupaten Sorong resmi meluncurkan inovasi YIFAI KAMKANAK atau Forum Diskusi Layanan Keuangan yang bertujuan memperluas pemahaman masyarakat tentang akses layanan keuangan yang inklusif. Kegiatan ini berlangsung di Balai Kampung Dela dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pelaku UMKM, serta perwakilan lembaga keuangan. Forum ini menjadi langkah nyata Distrik Selemkay dalam menjawab tantangan rendahnya literasi dan inklusi keuangan di masyarakat. Melalui diskusi terbuka, warga diberi kesempatan untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak perbankan, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya mengenai produk dan layanan keuangan yang aman dan bermanfaat. Camat Selemkay dalam sambutannya menegaskan pentingnya inovasi ini sebagai wadah pembelajaran bersama. “Kami ingin masyarakat tidak lagi ragu atau bingung dalam mengakses layanan keuangan. Dengan YIFAI KAMKANAK, semua bisa bertanya, berdiskusi, dan mendapat penjelasan yang mudah dipahami,” ujarnya. Pada sesi diskusi, berbagai topik dibahas, mulai dari cara membuka rekening bank, memanfaatkan layanan kredit usaha rakyat, hingga pentingnya menabung dan mengelola keuangan keluarga. Tidak hanya itu, forum juga menyoroti potensi digitalisasi layanan keuangan sebagai peluang baru bagi masyarakat pedesaan. Peserta forum, khususnya pelaku UMKM, menyambut baik kegiatan ini. Mereka menilai inovasi ini sangat membantu dalam memberikan solusi terhadap kendala permodalan usaha sekaligus membuka wawasan baru mengenai strategi mengelola keuangan usaha secara lebih profesional. Pemerintah daerah melalui Dinas terkait juga berkomitmen untuk mendukung forum ini agar dapat digelar secara rutin. Dengan begitu, masyarakat di Distrik Selemkay dapat terus mendapatkan edukasi keuangan yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Inovasi YIFAI KAMKANAK diharapkan menjadi pintu masuk terciptanya masyarakat yang lebih mandiri secara ekonomi, mampu mengakses layanan keuangan formal, serta terhindar dari praktik pinjaman ilegal yang merugikan. Melalui kegiatan ini, Distrik Selemkay menegaskan komitmennya untuk menghadirkan inovasi yang berpihak pada masyarakat, membangun kepercayaan, serta memperkuat pondasi perekonomian lokal Kabupaten Sorong.

Badan Kepegawaian, Diklat, dan Daerah (BKDD) Kabupaten Sorong resmi meluncurkan inovasi “Informasi Diklat Fungsional Satu Pintu”, sebuah sistem layanan yang dirancang untuk memudahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memperoleh informasi, mendaftar, dan mengikuti pendidikan serta pelatihan fungsional. Kegiatan peluncuran berlangsung di Aula BKDD Kabupaten Sorong dan dihadiri oleh Sekda Kabupaten Sorong, perwakilan OPD, serta para ASN peserta diklat. Inovasi ini hadir sebagai jawaban atas tantangan yang dihadapi ASN terkait keterbatasan akses informasi mengenai pelatihan fungsional yang kerap tersebar di berbagai kanal. Melalui layanan satu pintu, ASN cukup mengakses satu sistem terintegrasi untuk mendapatkan seluruh informasi yang dibutuhkan, mulai dari jadwal, persyaratan, hingga mekanisme pendaftaran. Kepala BKDD Kabupaten Sorong menjelaskan bahwa inovasi ini bertujuan meningkatkan profesionalisme ASN melalui pemerataan akses informasi. “Dengan sistem ini, kami ingin memastikan tidak ada lagi ASN yang ketinggalan informasi tentang kesempatan mengikuti diklat. Semua lebih transparan, cepat, dan terstruktur,” ujarnya. Pelaksanaan perdana inovasi ini pada 16 September 2024 juga ditandai dengan uji coba sistem berbasis digital. Para ASN diperlihatkan bagaimana cara mengakses platform, mendaftarkan diri, hingga memantau perkembangan proses administrasi secara real time. Sejumlah ASN yang hadir menyampaikan apresiasinya terhadap inovasi ini. Mereka menilai sistem ini akan sangat membantu, terutama bagi ASN yang bertugas di distrik atau wilayah terpencil yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi diklat. Selain memberikan akses yang lebih mudah, inovasi Informasi Diklat Fungsional Satu Pintu juga memungkinkan BKDD melakukan monitoring lebih baik terhadap tingkat partisipasi ASN. Data yang terkumpul akan digunakan sebagai dasar evaluasi untuk menentukan kebutuhan diklat di masa depan. Pemerintah Kabupaten Sorong berharap inovasi ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan kualitas ASN. Dengan SDM aparatur yang semakin kompeten, pelayanan publik di daerah pun diharapkan meningkat dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui terobosan ini, BKDD Kabupaten Sorong membuktikan komitmennya untuk terus berinovasi dalam membangun birokrasi yang modern, profesional, dan berdaya saing.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Sorong resmi meluncurkan inovasi “Meniti Kasih di Lapangan” yang bertujuan meningkatkan motivasi dan kapasitas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar lebih profesional dan berdampak langsung bagi petani. Peluncuran dilakukan di Aula Dinas setempat dan dihadiri oleh Bupati Sorong, perwakilan pemerintah distrik, serta para PPL dari berbagai wilayah. Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memastikan sektor pertanian tetap berkembang meski menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan iklim. Melalui program ini, PPL tidak hanya dibekali pengetahuan teknis, tetapi juga keterampilan komunikasi, manajemen kelompok tani, dan penggunaan teknologi pertanian terkini. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Sorong, dalam sambutannya, menegaskan bahwa keberhasilan pertanian daerah sangat bergantung pada kualitas pendampingan yang diberikan PPL kepada petani. “Penyuluh adalah ujung tombak pembangunan pertanian. Dengan motivasi yang tinggi dan kapasitas yang mumpuni, petani akan lebih percaya diri dalam mengelola lahan dan memanfaatkan peluang pasar,” ujarnya. Pada pelaksanaan perdana “Meniti Kasih di Lapangan” ini, para PPL mengikuti pelatihan intensif yang mencakup teknik budidaya berkelanjutan, pengendalian hama terpadu, serta pemanfaatan data dan aplikasi pertanian. Selain itu, dilakukan juga sesi motivasi yang menghadirkan narasumber berpengalaman di bidang pertanian dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu peserta, Yulianus Kareth, mengungkapkan rasa syukurnya dapat mengikuti kegiatan ini. “Banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan, terutama terkait inovasi teknologi pertanian. Saya yakin ini akan membantu petani di wilayah saya untuk meningkatkan hasil panen,” ujarnya. Inovasi ini juga menekankan pentingnya pendekatan personal antara PPL dan petani. Para penyuluh diharapkan tidak hanya menjadi instruktur teknis, tetapi juga sahabat dan motivator bagi petani, sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan berencana melaksanakan program ini secara berkelanjutan, dengan evaluasi rutin untuk memastikan setiap PPL dapat mengaplikasikan ilmunya di lapangan. Program ini diharapkan menjadi tonggak kebangkitan sektor pertanian Kabupaten Sorong menuju kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Dengan hadirnya “Meniti Kasih di Lapangan”, pemerintah daerah optimis mampu menciptakan ekosistem pertanian yang lebih maju, adaptif terhadap perubahan, dan berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional.

Distrik Klamono, Kabupaten Sorong, meluncurkan inovasi PAK SU AMAN (Pelayanan Administrasi Kependudukan Surat Akta Kematian, Mutasi, dan Nikah Sipil) sebagai upaya mempercepat, mempermudah, dan mendekatkan layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Kegiatan peluncuran berlangsung di Kantor Distrik Klamono dan dihadiri oleh Camat Klamono, perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong, tokoh masyarakat, serta warga. PAK SU AMAN hadir sebagai solusi untuk meminimalisir keluhan warga terkait jarak tempuh yang jauh menuju kantor Disdukcapil di Aimas. Melalui inovasi ini, warga dapat mengurus dokumen kependudukan seperti akta kematian, surat mutasi penduduk, dan pencatatan pernikahan sipil langsung di tingkat distrik, tanpa harus keluar wilayah. Camat Klamono dalam sambutannya menjelaskan bahwa PAK SU AMAN diinisiasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan tepat sasaran. “Kami ingin memastikan setiap warga mendapatkan hak administrasi kependudukan secara layak. Tidak ada lagi alasan kesulitan mengurus dokumen penting hanya karena faktor jarak,” ujarnya. Pelaksanaan perdana PAK SU AMAN pada 10 Oktober 2024 diisi dengan pelayanan langsung bagi warga. Petugas Disdukcapil hadir di lokasi untuk memproses dokumen secara on the spot, mulai dari pendaftaran, verifikasi, hingga pencetakan dokumen resmi. Antusiasme warga terlihat tinggi, terbukti dengan banyaknya yang datang membawa berkas untuk diproses. Salah satu warga Klamono, Maria Yafeth, mengaku terbantu dengan adanya layanan ini. “Biasanya saya harus ke Aimas, memakan waktu dan biaya. Sekarang semua bisa diurus di sini, lebih cepat dan tidak ribet,” tuturnya. Selain memberikan layanan, pemerintah distrik juga memanfaatkan momen ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kelengkapan dokumen kependudukan. Sosialisasi disampaikan melalui materi singkat dan pembagian brosur panduan pengurusan dokumen yang mudah dipahami warga. Ke depan, PAK SU AMAN akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan, dengan jadwal yang akan diumumkan jauh hari agar warga dapat menyiapkan dokumen persyaratan. Program ini juga akan diperluas cakupannya dengan melibatkan kampung-kampung di sekitar Klamono. Dengan hadirnya inovasi PAK SU AMAN, pemerintah berharap tidak ada lagi warga yang tertinggal dalam kepemilikan dokumen resmi, sekaligus meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Sorong, khususnya di Distrik Klamono.

Sorong, Papua Barat – Distrik Wemak di Kabupaten Sorong kini memiliki harapan baru dalam memperoleh dokumen kependudukan yang layak. Melalui inovasi LA-JEBOL ADMINDUK (Layanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan), pemerintah setempat secara aktif mendatangi warga di kampung-kampung terpencil yang selama ini kesulitan mengakses layanan administrasi dasar. Inovasi ini muncul sebagai jawaban atas tantangan berat yang dihadapi Distrik Wemak. Geografi ekstrem dengan medan sulit, kampung terpencar (seperti Woloin, Saluk, Kwari), minimnya infrastruktur, keterbatasan SDM petugas, serta rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen seperti KTP, KK, dan Akta Kelahiran, menyebabkan banyak warga belum terlayani secara memadai. Sebelumnya, warga harus menempuh perjalanan jauh dan berbiaya tinggi ke kantor distrik. LA-JEBOL ADMINDUK mengubah paradigma pelayanan dari warga datang menjadi petugas mendatangi. Tim khusus yang dibentuk membawa peralatan mobile (printer, laptop, scanner) dan jaringan internet langsung ke tengah-tengah masyarakat. Prosesnya meliputi: Identifikasi warga yang belum memiliki dokumen oleh aparat kampung. Pelayanan langsung di lokasi: Perekaman biometrik, verifikasi data, hingga pencetakan dokumen dilakukan on-site. Sosialisasi dan Edukasi: Masyarakat diedukasi tentang pentingnya dokumen dan prosedur pengurusan bersamaan dengan layanan. Integrasi Data: Data hasil pendataan langsung terintegrasi digital dengan Dinas Capil Kabupaten. Kolaborasi Lintas Sektor: Melibatkan instansi terkait seperti KUA, Dinsos, Puskesmas, dan Pengadilan untuk layanan terpadu (misalnya akta kelahiran, nikah). Hasil nyata telah terlihat di pilot project di Kampung Woloin dan Saluk. Warga yang sebelumnya kesulitan kini mendapatkan dokumen kependudukan secara langsung. Sinergi antar instansi juga semakin terbangun, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen mulai meningkat. "Keunggulan utama LA-JEBOL ADMINDUK adalah menjangkau yang tak terjangkau. Kami membawa negara hadir di kampung-kampung terisolasi," jelas narasi dalam dokumen inovasi. Selain meningkatkan kepemilikan dokumen, inovasi ini juga bertujuan mendesentralisasi layanan, meningkatkan kapasitas petugas, mengoptimalkan anggaran, membangun sistem evaluasi, dan memperkuat koordinasi dengan Dinas Capil Kabupaten. Dampaknya sangat signifikan: hak sipil warga terpenuhi, akses ke layanan publik (pendidikan, kesehatan, bansos) terbuka, efisiensi waktu dan biaya tercapai, serta akurasi data kependudukan meningkat. Keberhasilan awal di Woloin dan Saluk menjadi pijakan untuk memperluas layanan ke seluruh kampung di Distrik Wemak. LA-JEBOL ADMINDUK menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Sorong dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, responsif, dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T). Inovasi berbasis kearifan lokal "jemput bola" ini diharapkan menjadi model pelayanan adminduk berkelanjutan di daerah dengan tantangan geografis serupa.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong melalui Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Melkias Arobaya, S.Pd., meluncurkan inovasi digital bernama SIARKAS (Optimalisasi Aplikasi Rencana Anggaran Sekolah). Inovasi ini merupakan upaya untuk mengatasi berbagai kendala dalam penerapan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) di sekolah-sekolah dasar di Kabupaten Sorong. ARKAS sendiri merupakan aplikasi berbasis desktop yang diluncurkan pada tahun 2020 untuk membantu sekolah dalam penyusunan, pengelolaan, dan pelaporan anggaran. Namun, di Kabupaten Sorong, penggunaan ARKAS dan aplikasi pendampingnya, MARKAS, baru aktif pada tahun 2023. Berdasarkan data dari aplikasi MARKAS, tercatat bahwa 22,06% dari 30 satuan pendidikan dasar belum menerapkan ARKAS secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya operator sekolah yang kompeten, minimnya perangkat keras (komputer/laptop), serta koneksi internet yang tidak stabil. Inovasi SIARKAS bertujuan untuk meningkatkan kompetensi operator sekolah melalui pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan. Melalui inovasi ini, diharapkan pengelolaan anggaran sekolah menjadi lebih efisien, akuntabel, dan transparan. Selain itu, SIARKAS juga akan membantu Dinas Pendidikan untuk memantau penggunaan anggaran sekolah secara real-time, sehingga pengambilan keputusan bisa lebih tepat sasaran. Tahap penerapan inovasi ini direncanakan pada tahun 2025 setelah uji coba yang dilakukan pada tahun 2024.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Sorong secara resmi meluncurkan inovasi FKUB TERANG (Toleransi Edukasi Rukun Antarpelajar Nilai Gotong Royong) sebagai langkah strategis menanamkan nilai toleransi, persatuan, dan kebhinekaan sejak usia sekolah. Kegiatan peluncuran digelar di Aula SMAN 1 Aimas dan dihadiri oleh perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, guru, pelajar, dan unsur pemerintah daerah. FKUB TERANG merupakan program edukatif yang menyasar pelajar tingkat SMA dan SMP melalui forum dialog lintas agama, diskusi nilai-nilai gotong royong, serta pelatihan kepemimpinan inklusif yang melibatkan berbagai latar belakang kepercayaan dan budaya. Tujuan utamanya adalah membangun pemahaman bersama, menghindari bibit intoleransi, serta memperkuat kerukunan di masa depan. Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Sorong menyampaikan bahwa FKUB TERANG lahir dari semangat mencegah perpecahan sejak dini dan menjadikan sekolah sebagai ruang aman untuk belajar hidup berdampingan. “Toleransi tidak tumbuh dengan sendirinya, tapi harus ditanamkan. Lewat program ini, kita mendidik generasi muda untuk saling menghargai perbedaan,” ujarnya dalam sambutan pembukaan. Kegiatan ini diawali dengan pemaparan materi tentang toleransi oleh narasumber lintas agama, dilanjutkan sesi tanya jawab dan role play simulasi konflik sosial. Para pelajar diajak untuk memahami bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan ancaman. Di akhir kegiatan, seluruh peserta menandatangani deklarasi pelajar rukun dan menyusun rencana aksi damai di lingkungan sekolah masing-masing. Tokoh agama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Persekutuan Gereja juga turut memberikan pandangan dalam forum ini. Mereka menekankan pentingnya memulai dialog dari kalangan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. “Kami bangga melihat anak-anak muda kita mulai saling mengenal tanpa prasangka. Ini langkah awal menuju masa depan yang lebih damai,” ujar Pendeta Lukas Mayor. FKUB TERANG akan terus dilaksanakan secara berkala di berbagai sekolah di Kabupaten Sorong, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Forum Pelajar Kabupaten Sorong. Rangkaian kegiatan selanjutnya akan melibatkan kunjungan ke rumah ibadah, pertukaran pengalaman antar pelajar, hingga lomba kreatif bertema kerukunan. Badan KESBANGPOL juga membuka ruang kolaborasi bagi komunitas pemuda dan organisasi keagamaan lokal untuk mendukung keberlangsungan program ini. Melalui sinergi multi-pihak, diharapkan nilai-nilai kebangsaan dapat tumbuh kuat dari akar rumput dan mencegah tumbuhnya bibit radikalisme maupun intoleransi. Dengan semangat gotong royong dan toleransi, inovasi FKUB TERANG diharapkan menjadi pondasi kuat dalam membentuk karakter pelajar di Kabupaten Sorong yang rukun, cerdas secara sosial, dan siap menjadi agen perdamaian di masa depan.

Dalam upaya meningkatkan tata kelola sektor pariwisata yang lebih transparan dan akuntabel, Dinas Pariwisata Kabupaten Sorong resmi meluncurkan inovasi KREASI MOI (Kolaborasi Retribusi Tarif Masuk Obyek Wisata). Inovasi ini diperkenalkan dalam sebuah kegiatan di kawasan wisata Sausapor yang dihadiri oleh perangkat daerah, perwakilan kampung adat, pengelola destinasi, serta tokoh masyarakat. KREASI MOI merupakan sistem kolaboratif yang mengatur mekanisme pemungutan, pengelolaan, dan pemanfaatan retribusi tarif masuk objek wisata secara adil antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pengelola lokal. Inovasi ini hadir sebagai solusi atas tantangan pengelolaan retribusi yang selama ini berjalan tidak seragam dan minim pelaporan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sorong menjelaskan bahwa KREASI MOI bertujuan membangun kepercayaan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku pariwisata. “Kita ingin memastikan bahwa setiap kontribusi dari wisatawan dapat kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan penguatan destinasi wisata yang berkelanjutan,” ujarnya dalam sambutannya. Melalui KREASI MOI, telah dibentuk tim kolaboratif yang terdiri dari unsur dinas, aparat kampung, dan perwakilan adat. Tim ini bertugas menetapkan tarif masuk yang proporsional, menyediakan karcis resmi, serta melaporkan secara berkala hasil retribusi yang terkumpul dan penggunaannya. Teknologi digital juga mulai digunakan untuk mendukung pencatatan dan transparansi. Tokoh adat dari Kampung Malaumkarta, Bapak Yonas Mayor, menyambut baik inovasi ini. Menurutnya, KREASI MOI memberi ruang yang adil bagi masyarakat adat sebagai pemilik lahan dan budaya lokal untuk turut serta dalam pengelolaan wisata. “Ini adalah bentuk penghargaan atas hak ulayat kami sekaligus semangat kerja sama,” tuturnya. Selain aspek pengelolaan retribusi, inovasi ini juga mendorong peningkatan pelayanan di objek wisata melalui penyediaan fasilitas umum yang layak, kebersihan kawasan, serta peningkatan kapasitas pengelola lokal. Dengan demikian, wisatawan mendapatkan pengalaman berkunjung yang nyaman dan profesional. Peluncuran KREASI MOI ini menjadi langkah maju dalam membangun tata kelola pariwisata berbasis partisipasi dan keadilan. Inovasi ini tidak hanya mengatur retribusi, tetapi juga membangun hubungan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat sebagai mitra dalam pembangunan sektor pariwisata. Ke depan, Dinas Pariwisata Kabupaten Sorong berencana memperluas implementasi KREASI MOI ke seluruh objek wisata unggulan, termasuk kawasan pesisir dan kampung wisata. Dengan semangat kolaborasi dan transparansi, KREASI MOI diharapkan menjadi model pengelolaan retribusi yang bisa ditiru oleh daerah lain di Tanah Papua.

Dinas Pariwisata Kabupaten Sorong resmi meluncurkan inovasi GERSAWI (Gerakan Sadar Wisata Kabupaten Sorong) dalam rangka menumbuhkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah. Kegiatan peluncuran berlangsung di Kampung Wisata Malaumkarta dan dihadiri oleh perangkat distrik, pelaku pariwisata, tokoh masyarakat, dan para pelajar. GERSAWI merupakan sebuah gerakan edukatif dan kolaboratif yang bertujuan membentuk pola pikir masyarakat agar lebih peduli terhadap potensi wisata lokal, menjaga kebersihan lingkungan destinasi, serta menyambut wisatawan dengan budaya ramah dan berdaya saing. Inovasi ini menyasar kampung-kampung wisata dan kawasan yang memiliki daya tarik wisata potensial di Kabupaten Sorong. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sorong dalam sambutannya menyampaikan bahwa GERSAWI adalah bentuk konkret komitmen pemerintah untuk membangun pariwisata dari akar rumput. “Pariwisata yang sukses tidak hanya ditentukan oleh keindahan alam, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat yang menjadi tuan rumah. Lewat GERSAWI, kita ingin setiap warga jadi duta pariwisata,” ujarnya. Kegiatan GERSAWI diawali dengan pelatihan sadar wisata, bersih-bersih kawasan wisata, dan penanaman pohon hias di sekitar lokasi wisata. Selain itu, dilakukan pula pembentukan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) baru serta penguatan kelembagaan bagi kelompok yang telah terbentuk sebelumnya. Program ini juga akan menjadi agenda rutin di berbagai distrik lainnya di Kabupaten Sorong. Tokoh adat dari Distrik Makbon, Bapak Agustinus Kalami, menyampaikan apresiasinya terhadap inovasi ini. Ia berharap GERSAWI dapat mempererat hubungan antara pelaku adat, pemerintah, dan wisatawan. “Dengan menjaga budaya dan lingkungan, kita menjaga masa depan generasi kita sendiri,” katanya dalam sesi diskusi publik. GERSAWI juga memanfaatkan media digital melalui kampanye media sosial yang melibatkan generasi muda lokal. Masyarakat diajak mempromosikan destinasi wisata di kampungnya melalui video, foto, dan cerita di platform digital untuk menjangkau wisatawan domestik maupun mancanegara. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan kesadaran kolektif dan kebanggaan masyarakat terhadap potensi daerahnya. Melalui GERSAWI, Dinas Pariwisata berupaya mengembangkan ekosistem pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mendorong peningkatan kunjungan wisata, membuka peluang usaha baru, serta memperkuat ekonomi kreatif lokal berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan semangat kolaborasi, Gerakan Sadar Wisata Kabupaten Sorong ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam transformasi pariwisata Sorong ke arah yang lebih maju, tertata, dan berkarakter. GERSAWI bukan hanya gerakan, tetapi komitmen jangka panjang untuk menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan sektor pariwisata daerah.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sorong resmi meluncurkan inovasi bertajuk “Ayo UMKM Berdagang ke Luar Negeri”, sebagai upaya mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal untuk menembus pasar ekspor. Inovasi ini disosialisasikan dalam kegiatan yang dihadiri oleh para pelaku UMKM, instansi pemerintah, pelaku ekspor, dan lembaga keuangan. Kegiatan ini menjadi angin segar bagi UMKM di Kabupaten Sorong yang selama ini hanya menjangkau pasar lokal dan regional. Melalui inovasi ini, pemerintah daerah memberikan pendampingan teknis, pelatihan ekspor, serta membuka jejaring perdagangan dengan buyer internasional. Diharapkan, pelaku usaha lokal bisa naik kelas dan memperluas pasar produk-produk unggulan daerah ke mancanegara. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Sorong dalam sambutannya menyampaikan bahwa inovasi ini lahir dari kebutuhan nyata pelaku UMKM untuk meningkatkan skala usahanya. “Produk kita berkualitas, tinggal bagaimana kita membekali UMKM dengan pengetahuan dan akses pasar luar negeri. Inilah yang menjadi fokus program ini,” ujarnya. Dalam pelaksanaannya, “Ayo UMKM Berdagang ke Luar Negeri” melibatkan kolaborasi lintas sektor, seperti Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, serta mitra logistik dan ekspor. Para pelaku UMKM diberikan pelatihan terkait prosedur ekspor, sertifikasi produk, branding internasional, serta akses pembiayaan ekspor berbunga rendah. Salah satu peserta pelatihan, produsen keripik keladi asal Distrik Salawati, menyambut baik program ini. Ia mengaku sebelumnya merasa ekspor adalah sesuatu yang “tidak mungkin” bagi usaha kecil. “Dengan pelatihan ini, saya jadi tahu prosedurnya dan merasa lebih percaya diri. Semoga produk saya bisa dinikmati di luar negeri,” ujarnya optimis. Program ini juga mengidentifikasi beberapa produk unggulan ekspor dari Sorong, seperti hasil olahan kelapa, kerajinan tangan khas Papua, batik etnik, serta kopi lokal. Semua produk tersebut dinilai memiliki daya saing tinggi di pasar Asia dan Eropa jika dikelola dengan baik dari sisi kualitas dan legalitas. Dengan adanya inovasi ini, Pemerintah Kabupaten Sorong berharap dapat meningkatkan nilai ekspor daerah, memperluas jejaring dagang, serta membuka peluang lapangan kerja baru. “Ayo UMKM Berdagang ke Luar Negeri” bukan hanya tentang ekspor barang, tapi juga ekspor semangat dan identitas lokal Papua ke dunia. Melalui langkah konkret ini, Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Sorong bertekad menjadikan UMKM sebagai motor utama penggerak ekonomi daerah. Inovasi ini diharapkan menjadi contoh inspiratif bagi daerah lain dalam membangun ekosistem UMKM yang tangguh, modern, dan mendunia.

Dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, SMP Negeri 6 Sorong meluncurkan program Pengolahan Sampah Terpadu (PST) Penam berbasis Reduce, Reuse, Recycle (3R) dan konsep ekonomi sirkular. Inovasi ini digagas langsung oleh Kepala Sekolah, Imam Juweni, yang melihat pentingnya pendidikan lingkungan sejak dini. Program PST Penam mengajak seluruh warga sekolah untuk aktif mengelola sampah secara bijak. Sampah organik diolah menjadi kompos untuk pemeliharaan taman dan kebun sekolah, sementara sampah anorganik didaur ulang menjadi kerajinan tangan atau dijual untuk menambah kas sekolah. Dalam kegiatan sosialisasi yang dihadiri seluruh siswa, Imam Juweni menekankan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya soal kebersihan, tetapi juga peluang ekonomi. “Sampah jika dikelola dengan benar bisa menjadi sumber daya yang bernilai. Melalui PST Penam, kami ingin menanamkan pola pikir bahwa menjaga lingkungan adalah investasi masa depan,” ujarnya. Selain membangun fasilitas pengolahan sampah di lingkungan sekolah, SMP Negeri 6 juga mengintegrasikan materi edukasi lingkungan ke dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini diharapkan dapat membentuk kebiasaan positif siswa dalam mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah. Program ini mendapat sambutan positif dari siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Dengan adanya PST Penam, SMP Negeri 6 Sorong menargetkan menjadi sekolah percontohan dalam pengelolaan sampah berbasis 3R dan ekonomi sirkular di wilayah Papua Barat Daya.

Aimas, Kabupaten Sorong — Pemerintah Kabupaten Sorong kembali menegaskan komitmennya dalam membangun tatanan masyarakat yang tertib, berdaya, dan taat hukum melalui inovasi unggulan bertajuk MASMANTAP atau Masyarakat Kabupaten Sorong Taat Perda. Inovasi non-digital ini digagas oleh ASN di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan telah memasuki tahap penerapan sejak Juli lalu. Inovasi ini lahir dari keresahan akan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, lemahnya penegakan Perda, hingga minimnya sosialisasi regulasi yang berlaku, terutama di wilayah kampung dan distrik terpencil. Tak hanya itu, inovasi ini juga merespons dominasi hukum adat yang kerap tak selaras dengan peraturan daerah. Melalui pendekatan kultural-dialogis, inovasi MASMANTAP tidak sekadar menegakkan hukum secara represif, namun merangkul masyarakat melalui edukasi berbasis lokal, pelibatan tokoh adat dan agama, hingga pemberian insentif bagi kampung atau individu yang taat aturan. Kampanye sosialisasi dilakukan lewat media komunitas, pertemuan adat, hingga WhatsApp dan media sosial—dengan bahasa dan konteks budaya lokal. Sistem pelaporan partisipatif turut dihadirkan melalui relawan warga atau kanal pelaporan sederhana. Pemerintah daerah juga menggunakan dashboard sederhana untuk memantau tingkat kepatuhan masyarakat dan melakukan evaluasi berkala berdasarkan data dan umpan balik warga. Hasilnya pun mulai terlihat. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Perda meningkat signifikan, jumlah pelanggaran ketertiban umum menurun, dan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan lokal terus bertumbuh. Satpol PP pun bertransformasi menjadi penegak hukum yang humanis melalui pelatihan komunikasi dan mediasi konflik. Tak hanya memperbaiki ketertiban, inovasi ini juga berdampak pada efisiensi anggaran daerah, peningkatan iklim investasi, dan penguatan layanan publik yang inovatif. MASMANTAP menjadi bukti bahwa sinergi antara hukum formal dan budaya lokal bisa menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan taat aturan. Sebagai pengakuan atas pencapaian ini, Kabupaten Sorong dinobatkan sebagai satu-satunya daerah di Papua Barat Daya yang memenuhi kriteria sebagai “daerah inovatif” dalam FGD Pembinaan Inovasi Daerah Juni 2023 lalu. Inovasi MASMANTAP juga sejalan dengan Perbup Nomor 7 Tahun 2021 tentang Roadmap Sistem Inovasi Daerah, yang menjadi acuan struktural pengembangan inovasi di Sorong hingga 2026. Dengan semangat kolaborasi dan pendekatan partisipatif, Kabupaten Sorong terus menunjukkan bahwa inovasi bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal menyentuh hati dan kesadaran masyarakat untuk hidup dalam ketertiban dan hukum.

Sorong, 23 September 2024 — Dalam upaya memperkuat koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sorong resmi meluncurkan inovasi baru bertajuk FORUM INDAH (Forum Komunikasi Pembangunan Daerah). Peluncuran dilakukan di Aula Kantor Bupati dan dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, DPRD, akademisi, tokoh adat, masyarakat sipil, serta perwakilan distrik dan kampung. FORUM INDAH hadir sebagai ruang dialog terbuka dan partisipatif yang mempertemukan seluruh aktor pembangunan untuk membahas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program pembangunan daerah secara bersama-sama. Inovasi ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan arah kebijakan yang aspiratif, transparan, dan tepat sasaran. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Sorong dalam sambutannya menyatakan bahwa FORUM INDAH adalah wujud komitmen pemerintah daerah untuk melibatkan semua elemen dalam proses pembangunan. “Pembangunan yang berkelanjutan hanya bisa terwujud jika kita semua berjalan bersama. Forum ini menjadi sarana strategis untuk mendengar, berdiskusi, dan merancang solusi bersama,” ujarnya. FORUM INDAH tidak hanya bersifat seremonial, tetapi dirancang dalam bentuk dialog tematik berkala yang membahas isu-isu prioritas daerah seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, dan perlindungan lingkungan. Forum ini juga menjadi media untuk menyampaikan hasil evaluasi capaian pembangunan dan menerima masukan langsung dari masyarakat. Dalam peluncuran perdananya, FORUM INDAH mengangkat tema “Sinergi Perencanaan dan Aspirasi untuk Malamoi Sejahtera”. Kegiatan ini menampilkan paparan program prioritas daerah oleh Bupati Sorong, diskusi panel lintas sektor, serta sesi tanya jawab interaktif antara peserta forum dan OPD teknis. Para tokoh adat yang hadir menyambut positif kehadiran forum ini. Salah satu tokoh dari Suku Moi, Bapak Daud Wamafma, menyampaikan bahwa selama ini komunikasi antara masyarakat adat dan pemerintah belum berjalan optimal. “Forum seperti ini penting agar suara kami bisa langsung didengar dan menjadi bagian dari rencana pembangunan,” tuturnya. BAPPERIDA juga menghadirkan perangkat digital berbasis sistem informasi partisipatif yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi pembangunan dan menyampaikan usulan program secara daring. Dengan demikian, FORUM INDAH tidak hanya berlangsung secara luring, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat di pelosok secara digital. Akademisi dari Universitas Papua Barat Daya yang menjadi salah satu narasumber menilai bahwa FORUM INDAH merupakan inovasi kelembagaan yang strategis untuk memperkuat sistem perencanaan pembangunan daerah yang responsif dan berbasis bukti. Ia menyarankan agar forum ini memiliki agenda yang konsisten dan tindak lanjut yang terukur. DPRD Kabupaten Sorong juga memberikan apresiasi atas terselenggaranya forum ini. Mereka melihat FORUM INDAH sebagai sarana harmonisasi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mengawal program-program prioritas daerah yang bersumber dari aspirasi rakyat. Ke depan, FORUM INDAH akan dikembangkan menjadi forum multi-level, mulai dari tingkat kampung, distrik, hingga kabupaten, dengan mekanisme yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. BAPPERIDA akan menyusun pedoman pelaksanaan forum ini agar dapat diterapkan secara berkelanjutan di seluruh wilayah. Melalui FORUM INDAH, Pemerintah Kabupaten Sorong ingin menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya tentang proyek fisik, tetapi juga tentang membangun komunikasi, kepercayaan, dan kolaborasi. Forum ini diharapkan menjadi ruang yang aman, terbuka, dan produktif bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan ide dan kritik secara konstruktif. Dengan diluncurkannya inovasi ini, Kabupaten Sorong terus bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang inklusif, adaptif, dan partisipatif. FORUM INDAH bukan sekadar nama, melainkan semangat bersama untuk mewujudkan Malamoi yang harmonis, berdaya, dan berkeadilan.

Sorong, 27 September 2024 — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sorong resmi menyelenggarakan inovasi baru bertajuk COCLIK SERATUS (Coaching Clinic RAP Otsus) dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) di lingkungan pemerintahan daerah. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor BAPPERIDA dan dihadiri oleh perwakilan OPD, distrik, serta perangkat kampung penerima Dana Otsus. Inovasi COCLIK SERATUS hadir sebagai respons atas evaluasi tahunan penggunaan Dana Otsus yang menunjukkan masih adanya kendala dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Program (RAP) yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat adat Papua. Melalui pendekatan klinik perencanaan, BAPPERIDA mendorong agar proses perencanaan Dana Otsus menjadi lebih partisipatif, terstruktur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Sorong dalam sambutannya menyatakan bahwa COCLIK SERATUS merupakan salah satu bentuk akselerasi reformasi birokrasi di sektor perencanaan pembangunan. “Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Dana Otsus harus dikelola dengan cermat, transparan, dan menyentuh langsung kebutuhan orang asli Papua. Klinik ini adalah wadah untuk itu,” tegasnya. Dalam pelaksanaannya, COCLIK SERATUS menghadirkan sesi pendampingan teknis intensif bagi penyusun program dan anggaran di tingkat OPD, distrik, dan kampung. Peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai regulasi Dana Otsus, teknik penyusunan RKA, analisis kebutuhan berbasis data, hingga metode pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Fasilitator dalam kegiatan ini berasal dari unsur akademisi, BPKAD, Inspektorat, dan perencana senior yang telah berpengalaman dalam pengelolaan Dana Otsus di Papua Barat Daya. Materi disampaikan melalui metode diskusi kelompok, studi kasus, simulasi penganggaran, serta review langsung terhadap draft RAP Otsus masing-masing unit kerja. Salah satu peserta dari Distrik Klayili menyatakan bahwa pelatihan ini membuka wawasan baru mengenai penyusunan program yang tepat guna. “Biasanya kami hanya ikut pola atas, sekarang kami belajar membuat perencanaan sesuai kondisi kampung kami. Ini sangat membantu,” ujarnya. COCLIK SERATUS juga menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan Dana Otsus. Melalui forum ini, BAPPERIDA mendorong sinergi antara perencana di OPD dan aparatur kampung agar tidak terjadi tumpang tindih program dan anggaran. Selain meningkatkan kapasitas teknis, inovasi ini juga memperkuat aspek akuntabilitas. Setiap rancangan RAP Otsus hasil klinik akan melalui proses review kualitas dan kelayakan sebelum ditetapkan sebagai bagian dari dokumen perencanaan daerah. Dengan demikian, output dari klinik ini langsung terintegrasi ke dalam sistem perencanaan formal. Kegiatan ini juga menghasilkan dokumen pedoman teknis penyusunan RAP Otsus berbasis kebutuhan OAP (Orang Asli Papua) yang akan disebarluaskan ke seluruh OPD, distrik, dan kampung. Pedoman ini menjadi acuan baku dalam mengembangkan perencanaan yang responsif, inklusif, dan berbasis data. Pemerintah Kabupaten Sorong menyatakan bahwa COCLIK SERATUS akan menjadi program rutin setiap tahun sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan Dana Otsus. BAPPERIDA menargetkan bahwa seluruh OPD dan distrik dapat menyusun RAP Otsus yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat adat. Dengan lahirnya inovasi COCLIK SERATUS, Kabupaten Sorong kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal penggunaan Dana Otsus agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua. Bukan hanya soal angka dan laporan, tetapi tentang bagaimana anggaran Otsus menjadi alat transformasi kesejahteraan rakyat. Melalui pendekatan klinik perencanaan ini, BAPPERIDA berharap tercipta budaya baru dalam penyusunan program dan anggaran — yaitu budaya yang berbasis bukti, aspiratif, dan penuh tanggung jawab. COCLIK SERATUS bukan hanya sebuah metode, tetapi gerakan untuk memastikan bahwa setiap rupiah Dana Otsus benar-benar menyentuh rakyat Papua.

Pada tanggal 26 September 2024, akan diadakan acara sosialiasi inovasi Kolab Adminduk di Kantor Distrik Saengkeduk. Acara ini akan diisi oleh inovator Absalom Mulu, S.Sos., yang akan memaparkan implementasi dan manfaat dari inovasi ini dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Kolab Adminduk diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administratif secara lebih efisien dan terintegrasi. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perubahan penting dalam sistem administrasi kependudukan, serta memberikan kesempatan bagi warga untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi langsung dengan para ahli. Melalui inovasi ini, diharapkan proses administrasi di Saengkeduk menjadi lebih transparan, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sorong, 4 September 2024 — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sorong secara resmi meluncurkan inovasi “MAYAM WUSU KAMBIT” yang berarti “Menyapa Budaya Moi, Wujudkan Malamoi Berbudaya”. Program ini disosialisasikan dalam sebuah kegiatan budaya yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Aimas dan dihadiri oleh tokoh adat, budayawan, pelajar, dan perwakilan OPD se-Kabupaten Sorong. Inovasi ini hadir sebagai upaya nyata pemerintah daerah dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya suku Moi yang merupakan masyarakat adat asli di wilayah Kabupaten Sorong. Melalui pendekatan kultural, edukatif, dan partisipatif, program ini mendorong pelestarian bahasa, seni, adat istiadat, serta nilai-nilai lokal dalam pembangunan daerah. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Sorong dalam sambutannya menjelaskan bahwa MAYAM WUSU KAMBIT merupakan bagian dari strategi besar pengarusutamaan budaya dalam perencanaan pembangunan. “Kami ingin budaya Moi tidak hanya dikenal di masa lalu, tetapi hidup, berkembang, dan hadir di tengah pembangunan Kabupaten Sorong masa kini dan masa depan,” tegasnya. Salah satu bentuk konkret dari inovasi ini adalah penyelenggaraan Dialog Budaya Moi, pelatihan seni tari dan musik tradisional di sekolah-sekolah, serta pendokumentasian cerita rakyat dalam bentuk buku dan media digital. Kegiatan ini dilakukan secara kolaboratif bersama komunitas adat, lembaga pendidikan, dan organisasi kepemudaan. Program ini juga mendorong penggunaan bahasa Moi dalam acara resmi pemerintah dan ruang publik tertentu sebagai bentuk penghargaan terhadap identitas lokal. Selain itu, BAPPERIDA bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memasukkan materi muatan lokal budaya Moi dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah. Dalam acara sosialisasi, turut ditampilkan pertunjukan tarian tradisional Moi, pembacaan puisi berbahasa daerah, dan pameran hasil kerajinan tangan dari berbagai kampung adat. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang antusias menyaksikan kekayaan budaya mereka ditampilkan secara terbuka. Tokoh adat Moi, Obet Wamafma, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif ini. Ia menyebut bahwa inovasi MAYAM WUSU KAMBIT menjadi ruang penting bagi generasi muda untuk mengenal dan mencintai warisan leluhurnya. “Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Budaya Moi harus terus hidup, bukan disimpan di museum,” ujarnya. BAPPERIDA juga menggandeng kalangan akademisi dan peneliti untuk melakukan riset partisipatif terkait budaya Moi, termasuk pemetaan situs budaya, inventarisasi bahasa lokal, serta kajian potensi budaya sebagai daya tarik wisata berbasis kearifan lokal. Selain melestarikan budaya, program ini juga bertujuan menciptakan ruang interaksi lintas generasi, mendorong kreativitas berbasis tradisi, dan menanamkan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan cinta tanah air yang kuat dalam masyarakat. MAYAM WUSU KAMBIT diproyeksikan menjadi salah satu inovasi unggulan daerah dalam bidang kebudayaan yang bisa direplikasi di wilayah lain di Tanah Papua. Pemerintah Kabupaten Sorong menargetkan program ini menjadi bagian dari Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang akan diintegrasikan dalam RPJMD mendatang. Sebagai bentuk keberlanjutan, BAPPERIDA akan membentuk Forum Budaya Malamoi yang beranggotakan perwakilan adat, seniman, akademisi, dan pemerintah daerah untuk mengawal pelaksanaan program dan memastikan bahwa pelestarian budaya berjalan seiring dengan pembangunan fisik dan ekonomi. Dengan inovasi MAYAM WUSU KAMBIT, Kabupaten Sorong membuktikan bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga tentang menjaga identitas, memperkuat akar budaya, dan mewariskan nilai luhur kepada generasi masa depan. Malamoi yang berbudaya bukan sekadar mimpi, tapi cita-cita yang sedang diwujudkan bersama.

Sorong, 23 September 2024 — Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Sorong, resmi meluncurkan inovasi baru bertajuk KLIK SAKU (Klinik Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan) sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas perangkat kampung dalam menyusun laporan keuangan yang tepat, transparan, dan sesuai aturan. Peluncuran program ini diselenggarakan di Kantor Distrik Salawati Tengah dan dihadiri oleh perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), para kepala kampung, bendahara kampung, serta tokoh masyarakat. KLIK SAKU dirancang sebagai wadah konsultatif dan edukatif yang secara khusus memberikan pendampingan teknis kepada aparat kampung, terutama bendahara dan sekretaris, dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan dana kampung. Program ini lahir dari evaluasi tahunan distrik yang menunjukkan masih banyak kampung mengalami kesulitan dalam menyusun laporan yang sesuai dengan regulasi dan tenggat waktu. Camat Salawati Tengah, dalam sambutannya, menekankan pentingnya laporan keuangan yang akurat sebagai dasar tata kelola pemerintahan yang baik. “Laporan keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi cerminan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Lewat KLIK SAKU, kita ingin seluruh kampung bisa menyusun laporan secara benar dan bertanggung jawab,” ujarnya. Melalui KLIK SAKU, perangkat kampung dapat mengakses layanan konsultasi setiap minggu secara tatap muka di kantor distrik maupun secara daring melalui platform komunikasi yang disediakan. Selain itu, program ini juga memberikan template standar, panduan teknis, serta simulasi penyusunan laporan untuk mempermudah proses pencatatan dan pelaporan. Program ini melibatkan tim ahli dari DPMK, inspektorat daerah, dan pendamping kampung yang bertindak sebagai mentor dan fasilitator dalam sesi konsultasi. Dengan pendekatan yang bersifat praktis dan interaktif, KLIK SAKU diharapkan mampu menjawab kebutuhan kampung secara tepat sesuai dengan konteks dan kapasitas SDM yang ada. Salah satu inovasi unggulan dalam KLIK SAKU adalah penerapan “Saku Digital”, yaitu sistem pencatatan keuangan sederhana berbasis Microsoft Excel dan Google Sheets yang disesuaikan dengan format resmi kabupaten. Sistem ini dirancang agar bisa digunakan oleh perangkat kampung dengan kemampuan komputer dasar sekalipun. Dalam kegiatan peluncuran, juga dilakukan simulasi penyusunan laporan bulanan dana kampung, mulai dari pencatatan belanja, rekapitulasi kegiatan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Para peserta terlihat antusias karena mendapatkan bimbingan langsung dari narasumber teknis yang berpengalaman. Kepala Dinas PMK Kabupaten Sorong yang turut hadir dalam acara tersebut mengapresiasi langkah Distrik Salawati Tengah. Ia menilai KLIK SAKU sebagai inovasi yang konkret dan langsung menyentuh permasalahan mendasar di tingkat kampung. “Kami berharap program ini bisa direplikasi di distrik lain karena sangat relevan untuk memperbaiki tata kelola keuangan desa secara menyeluruh,” ungkapnya. Masyarakat juga menyambut baik kehadiran KLIK SAKU karena diyakini akan memperkecil potensi penyalahgunaan dana kampung dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perangkat kampung. Dengan laporan keuangan yang terbuka dan dapat diakses oleh warga, partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung pun akan semakin kuat. Selain pendampingan teknis, program ini juga akan dilengkapi dengan penilaian dan monitoring triwulan untuk melihat perkembangan kemampuan setiap kampung. Kampung yang dinilai berhasil menerapkan praktik pelaporan keuangan terbaik akan diberikan penghargaan sebagai bentuk motivasi dan apresiasi. KLIK SAKU juga merupakan bagian dari komitmen Distrik Salawati Tengah dalam mendukung reformasi birokrasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat kampung. Program ini diharapkan mampu menutup celah maladministrasi serta menciptakan budaya tertib administrasi dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Dengan peluncuran KLIK SAKU, Distrik Salawati Tengah menegaskan perannya sebagai pionir dalam transformasi tata kelola kampung yang profesional, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Inovasi ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan kampung yang maju, mandiri, dan akuntabel.

Sorong, 27 September 2024 — Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Distrik Klawak Kabupaten Sorong resmi meluncurkan inovasi pariwisata berbasis masyarakat bertajuk "Kampung Wisata Klawak". Program ini diluncurkan dengan semangat menggali potensi lokal, memperkenalkan kekayaan budaya, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sektor pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Acara peluncuran yang digelar di Kampung Klawak dihadiri oleh perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Sorong, pemerintah distrik, tokoh adat, pelaku UMKM lokal, serta tamu undangan dari kalangan komunitas dan lembaga sosial. Suasana peresmian berlangsung meriah dengan suguhan atraksi budaya khas Klawak seperti tarian tradisional, musik bambu, serta bazar kuliner lokal. Kampung Wisata Klawak dikembangkan sebagai destinasi berbasis potensi alam dan budaya setempat. Dengan pendekatan community-based tourism, warga terlibat langsung dalam pengelolaan objek wisata, penyediaan homestay, pemanduan wisata, pengelolaan ekowisata, serta produksi cendera mata dan kuliner khas kampung. Ketua Pokdarwis Distrik Klawak, Imanuel Wakerwa, menyampaikan bahwa program ini lahir dari inisiatif masyarakat yang melihat besarnya potensi wisata di kampung mereka yang selama ini belum tergarap maksimal. “Kami ingin menjadikan Klawak bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai kampung wisata yang bisa dikenal secara nasional bahkan internasional,” ungkapnya. Potensi utama Kampung Wisata Klawak meliputi keindahan alam hutan tropis, sungai jernih untuk aktivitas susur sungai, serta hutan mangrove yang masih asri. Selain itu, pengunjung dapat merasakan pengalaman unik tinggal bersama masyarakat lokal melalui program homestay, sambil belajar tentang budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua. Dalam program ini, Pokdarwis menggandeng Dinas Pariwisata dan beberapa mitra swasta untuk menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan bagi warga, meliputi pelatihan hospitality, sanitasi lingkungan, digital marketing, pengelolaan keuangan sederhana, serta pengemasan produk lokal. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menyambut wisatawan dengan profesional. Dinas Pariwisata Kabupaten Sorong melalui Kepala Bidangnya menyatakan dukungan penuh terhadap inovasi ini. “Kampung Wisata Klawak merupakan contoh konkret bagaimana masyarakat bisa menjadi subjek pembangunan pariwisata. Kami akan terus mendorong dukungan anggaran dan fasilitasi promosi digital ke tingkat provinsi maupun nasional,” ujar perwakilan dinas dalam sambutannya. Seiring dengan peluncuran ini, Pokdarwis juga memperkenalkan paket wisata tematik, seperti wisata budaya, wisata kuliner, wisata alam, serta paket edukatif untuk sekolah dan komunitas. Paket ini disesuaikan dengan minat wisatawan serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial masyarakat. Selain pengembangan ekonomi, inovasi Kampung Wisata Klawak juga ditujukan untuk memperkuat pelestarian budaya lokal. Beberapa kegiatan seperti pelatihan seni tari dan musik bagi anak-anak, pengarsipan cerita rakyat, serta pengelolaan situs adat menjadi bagian penting dari program kampung wisata ini. Program ini juga menekankan prinsip kebersihan dan kelestarian lingkungan. Setiap homestay dan titik wisata dilengkapi dengan sistem pengelolaan sampah mandiri dan sanitasi ramah lingkungan. Edukasi kepada masyarakat dan pengunjung dilakukan secara berkala melalui papan informasi, penyuluhan, dan kerja bakti bersama. Dengan hadirnya Kampung Wisata Klawak, masyarakat Distrik Klawak diharapkan dapat memperoleh manfaat ekonomi yang merata, meningkatkan rasa bangga terhadap budaya sendiri, serta menjalin hubungan yang lebih luas dengan wisatawan dari berbagai daerah. Inovasi ini menjadi bukti bahwa pengembangan pariwisata tidak harus dimulai dari proyek besar, tetapi bisa tumbuh dari kekuatan lokal.

Sorong, 16 Oktober 2024 — Dalam upaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintahan di tingkat kampung, Distrik Klasafet Kabupaten Sorong meluncurkan program inovatif bertajuk “ANGKUT” (Bina Perangkat Kampung untuk Administrasi, Gotong Royong, dan Tata Kelola Terpadu). Program ini secara resmi diluncurkan dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Kampung Seget dan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, kepala kampung, sekretaris kampung, serta tokoh masyarakat. Inovasi ANGKUT dirancang sebagai respons atas berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah kampung, seperti lemahnya administrasi, minimnya pemahaman regulasi, hingga rendahnya koordinasi antarperangkat. Melalui pelatihan terpadu, pendampingan langsung, dan evaluasi berkala, program ini diharapkan mampu membentuk perangkat kampung yang lebih tanggap, transparan, dan akuntabel dalam melayani masyarakat. Camat Klasafet, dalam sambutannya, menyampaikan bahwa inovasi ini merupakan bagian dari strategi besar pemberdayaan kampung secara menyeluruh. “Pemerintahan kampung adalah garda terdepan dalam pelayanan publik. Jika perangkat kampung tidak dibina dengan baik, maka pelayanan kepada masyarakat akan stagnan. Inilah mengapa ANGKUT hadir,” ujarnya. Salah satu fokus utama program ANGKUT adalah penguatan kemampuan administrasi kampung, mulai dari pengelolaan keuangan dana kampung, penyusunan laporan, perencanaan pembangunan kampung (RKP), hingga pengarsipan dokumen. Selain itu, perangkat kampung juga diberikan pemahaman terkait peraturan terbaru dan prinsip-prinsip tata kelola yang bersih dan partisipatif. Tidak hanya pelatihan teknis, ANGKUT juga menekankan nilai-nilai gotong royong, kepemimpinan yang melayani, serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kampung. Dalam setiap sesi, peserta diajak untuk berdiskusi, menyusun rencana aksi, dan meninjau praktik terbaik dari kampung lain sebagai inspirasi pengembangan wilayahnya. Program ini melibatkan narasumber dari berbagai instansi, termasuk inspektorat daerah, dinas PMK, akademisi lokal, serta tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam tata kelola kampung. Hal ini bertujuan agar peserta mendapatkan sudut pandang yang holistik dan kontekstual sesuai dengan kondisi kampung masing-masing. Kegiatan peluncuran program juga dirangkaikan dengan simulasi pelayanan terpadu di tingkat kampung, di mana perangkat kampung mempraktikkan alur layanan administrasi, pencatatan kegiatan, serta komunikasi efektif dengan warga. Simulasi ini menjadi pembuktian awal bahwa perangkat kampung memiliki potensi besar jika difasilitasi dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Sorong menyampaikan apresiasi atas inisiatif Distrik Klasafet. Kepala dinas menegaskan bahwa program seperti ANGKUT sangat relevan untuk mendorong reformasi birokrasi di tingkat kampung, sekaligus sebagai upaya menurunkan angka maladministrasi dan konflik internal kampung. Selain fokus pada peningkatan kapasitas SDM, program ini juga membuka ruang inovasi digital. Dalam waktu dekat, distrik merencanakan pengembangan sistem informasi kampung berbasis daring yang akan mempermudah akses data, pelaporan, dan transparansi anggaran secara real-time. Masyarakat pun memberikan respons positif terhadap program ini. Beberapa warga mengaku kini lebih percaya terhadap pelayanan kampung setelah mengetahui bahwa perangkatnya dilatih dan dibina secara langsung oleh pihak distrik dan kabupaten. “Kami merasa lebih yakin karena aparat kampung sekarang tahu tugasnya, tahu aturannya, dan mau mendengar suara warga,” ujar salah satu warga Kampung Klaso. Dengan diluncurkannya program ANGKUT, Distrik Klasafet berharap dapat menciptakan budaya kerja baru di tingkat kampung yang lebih disiplin, terbuka, dan melayani. Inovasi ini juga diharapkan menjadi model praktik baik (best practice) yang bisa direplikasi oleh distrik lain di Kabupaten Sorong. Sebagai tindak lanjut, Distrik Klasafet akan melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan serta menyediakan ruang konsultasi reguler bagi perangkat kampung. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, ANGKUT ditargetkan mampu membawa transformasi nyata dalam tata kelola pemerintahan kampung yang efektif dan berdaya saing.

Sorong, 5 Agustus 2024 — Dinas Perumahan Kabupaten Sorong kembali meluncurkan inovasi ramah lingkungan yang menggabungkan sanitasi dan pertanian berkelanjutan melalui program “Si Tinja Hijau”, yakni pemanfaatan limbah tinja yang telah diolah menjadi media tanam organik. Inovasi ini merupakan pengembangan lanjutan dari layanan digital Si Tinja yang sebelumnya telah mempermudah masyarakat dalam melakukan permintaan penyedotan tinja secara online. Program yang resmi diluncurkan di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Sorong ini bertujuan untuk mengolah lumpur tinja hasil penyedotan menjadi kompos atau tanah organik yang aman, steril, dan bermanfaat bagi pertanian dan penghijauan. Dengan teknologi pengomposan terkontrol dan uji kelayakan oleh dinas terkait, media tanam hasil olahan ini telah memenuhi standar kesehatan lingkungan. Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Sorong menjelaskan bahwa inovasi ini merupakan langkah konkret untuk menjawab dua isu sekaligus: pengelolaan limbah domestik dan kebutuhan media tanam yang murah dan berkualitas. “Kita ingin tinja tidak hanya berakhir sebagai limbah, tapi bisa dimanfaatkan kembali untuk mendukung ketahanan pangan dan penghijauan kota,” ujarnya dalam sambutan peresmian program. Proses pengolahan dilakukan melalui serangkaian tahap mulai dari dekomposisi, pengeringan, hingga pencampuran dengan bahan organik lain seperti sekam dan serbuk gergaji. Produk akhir berupa media tanam ini kemudian dikemas dan siap dimanfaatkan untuk pertanian perkotaan, kebun sekolah, dan program penghijauan lingkungan. Sebagai bagian dari uji coba awal, media tanam hasil dari “Si Tinja Hijau” telah digunakan di beberapa lokasi seperti taman kota, sekolah, dan lahan pertanian warga binaan. Hasilnya menunjukkan pertumbuhan tanaman yang baik dan tidak menimbulkan bau atau dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini membuktikan bahwa jika dikelola dengan benar, limbah tinja bisa menjadi sumber daya yang bernilai. Program ini juga melibatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam pelatihan pemanfaatan media tanam serta edukasi sanitasi lingkungan. Dinas Perumahan menggandeng Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup untuk memperluas dampak dan mendorong kolaborasi lintas sektor. Harapannya, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pelaku dalam rantai inovasi ini. Inovasi “Si Tinja Hijau” selaras dengan prinsip ekonomi sirkular dan pengembangan kota hijau (green city). Selain mengurangi beban TPA (Tempat Pembuangan Akhir), program ini juga menciptakan peluang ekonomi baru, seperti usaha pengemasan media tanam dan budidaya tanaman pangan dengan bahan organik lokal. Dengan diluncurkannya inovasi ini, Pemerintah Kabupaten Sorong menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan publik yang inovatif, berkelanjutan, dan berdampak nyata. Dinas Perumahan mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan memanfaatkan program ini demi menciptakan lingkungan yang sehat, hijau, dan produktif bagi generasi mendatang.

Sorong, 11 November 2024 — Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan sanitasi dan mendukung transformasi digital, Dinas Perumahan Kabupaten Sorong resmi meluncurkan inovasi terbaru bertajuk “Si Tinja” (Sistem Permintaan Penyedotan Tinja Berbasis Online). Peluncuran program ini berlangsung di Aula Kantor Bupati dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan OPD, camat, lurah, hingga masyarakat umum. “Si Tinja” merupakan layanan digital yang memungkinkan masyarakat Kabupaten Sorong melakukan permintaan penyedotan tinja secara daring melalui aplikasi atau situs resmi. Inovasi ini bertujuan mempercepat proses pelayanan, meminimalkan keluhan, serta meningkatkan efisiensi penjadwalan armada penyedot tinja milik pemerintah daerah. Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Sorong menjelaskan bahwa sistem ini dirancang sebagai respons atas kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih praktis dan transparan. “Melalui Si Tinja, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor untuk mengajukan permintaan. Semua bisa diakses cukup dari ponsel,” ujarnya dalam sambutan pembukaan acara. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur pelacakan status permintaan, estimasi waktu layanan, hingga notifikasi otomatis saat armada akan menuju lokasi. Tak hanya itu, warga juga dapat memberikan umpan balik langsung untuk meningkatkan mutu pelayanan ke depannya. Pelaksanaan perdana program ini telah dilakukan secara uji coba di beberapa kelurahan sejak awal Oktober, dan hasilnya dinilai positif oleh warga. Banyak warga menyatakan bahwa mereka kini merasa lebih nyaman dan cepat mendapatkan pelayanan penyedotan dibandingkan metode manual sebelumnya. Dukungan juga datang dari para petugas lapangan yang merasa terbantu dengan sistem digitalisasi ini. Penjadwalan yang lebih teratur dan data lokasi yang akurat membuat pekerjaan mereka lebih efisien dan terkoordinasi. Dinas Perumahan juga mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang turut membantu pengembangan aplikasi tersebut, termasuk dari tim IT daerah dan penyedia layanan teknologi. Inovasi “Si Tinja” sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Sorong dalam membangun pelayanan publik berbasis elektronik, sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Program ini diharapkan menjadi model layanan sanitasi modern yang bisa direplikasi di daerah lain. Dengan peluncuran resmi ini, Dinas Perumahan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sorong untuk memanfaatkan layanan “Si Tinja” secara aktif demi menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan tertata. Transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang kenyamanan dan hak warga untuk mendapatkan pelayanan terbaik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong meluncurkan layanan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berbasis online yang disosialisasikan secara resmi kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pendidikan. Melalui sistem ini, masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap layanan Dinas secara cepat, mudah, dan efisien. Keunggulan utama dari sistem ini adalah kemampuannya mengolah data secara otomatis dan real-time, sehingga nilai akhir SKM beserta predikat tingkat kepuasan dapat langsung terlihat seiring dengan masuknya data dari responden. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong, Imam Ansori, S.Pd., M.Pd, menyampaikan bahwa layanan ini merupakan bentuk keterbukaan dan akuntabilitas instansi dalam menjawab harapan masyarakat. “Kami mengajak seluruh masyarakat, tenaga pendidik, peserta didik, serta orang tua untuk berpartisipasi dalam survei ini. Setiap suara akan menjadi dasar kami dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu layanan pendidikan,” ujarnya. Survei ini dapat diakses oleh siapa pun melalui tautan resmi berikut: s.id/kopipandu Hasil dari survei ini akan disajikan dalam bentuk grafik dan angka secara dinamis, memberikan gambaran yang transparan mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas. Langkah digitalisasi layanan publik ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sorong – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sorong terus menunjukkan komitmennya dalam mengatasi permasalahan sampah di wilayahnya. Salah satu inovasi yang kini mulai diperkenalkan ke masyarakat adalah pemanfaatan maggot (larva lalat Black Soldier Fly) sebagai solusi pengelolaan sampah organik, yang kemudian diolah menjadi produk maggot kering bernilai ekonomis. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini berlangsung di berbagai titik di Kabupaten Sorong, salah satunya di ruang rapat kantor DLH dan beberapa lokasi lapangan yang menjadi tempat edukasi langsung kepada masyarakat. Sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan instansi terkait, tokoh masyarakat, serta pelaku UMKM lokal. Kepala DLH Kabupaten Sorong menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari aksi inovasi daerah dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. “Kami mendorong masyarakat untuk melihat sampah bukan lagi sebagai limbah, tapi sebagai sumber daya yang dapat diolah menjadi produk bermanfaat, seperti maggot kering yang dapat digunakan sebagai pakan ternak berkualitas tinggi,” jelasnya. Selain pemaparan materi di ruang pertemuan, tim DLH juga mengajak peserta mengunjungi langsung lokasi budidaya maggot di salah satu rumah produksi. Di sana, peserta melihat secara langsung proses budidaya, panen, hingga pengeringan maggot yang nantinya bisa dijadikan produk komersial. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pengurangan volume sampah, namun juga membangun kesadaran dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan ramah lingkungan. DLH Kabupaten Sorong berharap program ini bisa diterapkan lebih luas lagi dan menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan sampah di wilayah Papua Barat, khususnya Kabupaten Sorong

Dalam upaya memperkuat kelembagaan ekonomi di tingkat kampung, Pemerintah Kampung Arar bekerja sama dengan Pusat Pelatihan dan Pengembangan SDM (Puslatbang) Kementerian Dalam Negeri menggelar kegiatan Sosialisasi Aksi Perubahan bertajuk “Klik Pakar Coaching Clinic Penguatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Arar Berdikari.” Kegiatan yang berlangsung di Kampung Arar ini dihadiri oleh unsur pemerintahan kampung, tokoh masyarakat, serta pendamping desa. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman dan pendampingan teknis kepada pengurus BUMKam Arar Berdikari agar mampu menjalankan usaha secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. Acara dibuka secara resmi oleh pejabat dari Puslatbang yang juga merupakan pelaksana program aksi perubahan. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya transformasi kelembagaan BUMKam sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang berbasis potensi kampung, khususnya hasil laut seperti ikan, udang, dan rumput laut yang melimpah di wilayah Arar. Melalui kegiatan ini, diharapkan BUMKam Arar Berdikari mampu tumbuh menjadi entitas bisnis yang mandiri, inovatif, dan menjadi model praktik baik pengelolaan usaha kampung di wilayah Kabupaten Sorong.

Kabupaten Sorong, 3 September 2024 — Distrik Selemkay kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong inovasi berbasis potensi lokal melalui peluncuran program PAPA SORONG (Pemanfaatan Ampas Kelapa di Kabupaten Sorong). Kegiatan ini resmi dilaksanakan di Kampung Dela dan dihadiri oleh pemerintah distrik, tokoh masyarakat, serta warga setempat yang antusias menyambut inisiatif baru ini. Program ini bertujuan untuk mengolah ampas kelapa, yang selama ini menjadi limbah rumah tangga, menjadi produk bermanfaat seperti pakan ternak, kompos, dan bahan baku kerajinan. Dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar, PAPA SORONG menjadi solusi tepat guna yang ramah lingkungan sekaligus berdampak ekonomi bagi masyarakat. Kepala Distrik Selemkay menyampaikan bahwa inovasi ini bukan hanya menjawab persoalan limbah, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi warga. “Ampas kelapa selama ini dibuang begitu saja. Padahal jika dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber pendapatan tambahan,” ujarnya saat sambutan pembukaan kegiatan. Kegiatan di Kampung Dela dimulai dengan pelatihan teknis pemanfaatan ampas kelapa, yang melibatkan instruktur dari dinas terkait dan pelaku UMKM lokal yang telah lebih dulu mengembangkan usaha berbasis limbah organik. Peserta pelatihan terdiri dari ibu-ibu rumah tangga, pemuda kampung, hingga kader lingkungan yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Program PAPA SORONG juga didukung oleh perangkat kampung serta lembaga lokal yang ikut membantu dalam penyediaan alat-alat pengolahan sederhana. Dengan pendekatan gotong royong, program ini diharapkan dapat terus berkembang secara mandiri dan menjadi inspirasi bagi kampung lain di wilayah Kabupaten Sorong. Melalui peluncuran ini, Distrik Selemkay menegaskan pentingnya inovasi berbasis kearifan lokal dalam membangun ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. PAPA SORONG diharapkan tidak hanya mengurangi limbah organik, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem ekonomi sirkular yang kuat dan berdaya guna di akar rumput. Ke depannya, program ini direncanakan untuk diperluas ke beberapa kampung lain di Distrik Selemkay dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah distrik juga tengah menjajaki peluang kerja sama dengan lembaga pendidikan dan penelitian untuk mendukung pengembangan teknologi pengolahan yang lebih efisien. Dengan semangat inovatif dan kebersamaan, PAPA SORONG diharapkan menjadi tonggak awal transformasi lingkungan dan ekonomi masyarakat Kabupaten Sorong menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan mandiri.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong bersama Distrik Sayosa Timur menggelar sosialisasi dan penyerahan sarana produksi program "Tanam Segar" (Transformasi Lahan Pekarangan Menjadi Sumber Pangan Berkelanjutan) di Kampung Sailala, 3 Oktober 2024. Kegiatan ini dihadiri perwakilan pemerintah distrik, tim inovasi, penyuluh pertanian, serta masyarakat penerima manfaat termasuk kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Melalui sosialisasi interaktif, dipaparkan manfaat program dalam mendorong kemandirian pangan rumah tangga dan pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif. Perwakilan Dinas menekankan bahwa "Tanam Segar" bukan sekadar pembagian bibit, tapi upaya mengubah perilaku masyarakat menuju pola konsumsi sehat berbasis hasil pekarangan sendiri. "Ini membangun kemandirian pangan mulai dari tingkat rumah tangga," tegas narasumber tim pelaksana. Secara simbolis, diserahkan langsung sarana produksi seperti bibit sayuran, media tanam, dan pupuk organik kepada warga. Tim inovasi bersama penyuluh lokal akan melakukan pendampingan dan monitoring berkala untuk memastikan keberhasilan program. Sebagai inisiatif prioritas pembangunan Distrik Sayosa Timur 2024 yang telah diatur melalui SK Kepala Distrik, sosialisasi ini menjadi langkah awal strategis mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di tingkat komunitas

Sorong – Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta melestarikan budaya lokal, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sorong menggelar kegiatan sosialisasi pelatihan kerja menenun. Kegiatan ini juga menjadi momen penting untuk memperkenalkan inovasi daerah terbaru yang diberi nama "OPTIMUS PRIME"atau Optimalisasi Perumusan Perencanaan Penganggaran. Inovasi OPTIMUS PRIME bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan pelatihan kerja, dengan harapan dapat menunjang perencanaan yang lebih tepat sasaran dan efisien. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat kebijakan pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi lokal. Pelatihan menenun sendiri dipilih sebagai bentuk konkret pelestarian budaya serta peningkatan keterampilan masyarakat, khususnya bagi kelompok perempuan dan generasi muda, agar mampu berdaya secara ekonomi melalui warisan budaya yang mereka miliki. Dengan adanya sinergi antara pelestarian budaya dan inovasi perencanaan anggaran, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Sorong secara berkelanjutan

Sorong, 29 Oktober 2024 — Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, meluncurkan sebuah inovasi pelayanan kependudukan yang diberi nama “PEDATI MARIAT” (Pelayanan Kependudukan Terintegrasi Masyarakat Mariat). Inovasi ini dirancang untuk mempermudah warga dalam mengakses layanan administrasi kependudukan secara cepat, tepat, dan tanpa harus menempuh jarak jauh ke pusat kota. Peluncuran PEDATI MARIAT dilakukan secara resmi di halaman Kantor Distrik Mariat dan dihadiri oleh perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong, aparat kampung, tokoh masyarakat, serta warga dari berbagai kampung di wilayah Distrik Mariat. Kegiatan ini sekaligus menjadi simbol awal dari transformasi layanan berbasis jemput bola dan digitalisasi administrasi kependudukan. Camat Mariat dalam sambutannya menyampaikan bahwa inovasi ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah distrik terhadap kebutuhan dasar warga. “Kami melihat masih banyak warga yang kesulitan mengurus dokumen kependudukan karena faktor jarak, biaya transportasi, dan waktu. Maka dari itu, kami hadirkan PEDATI MARIAT sebagai solusi nyata bagi masyarakat,” ungkapnya. PEDATI MARIAT menghadirkan pelayanan keliling ke kampung-kampung, termasuk perekaman dan pencetakan KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, hingga surat pindah. Warga cukup membawa dokumen pendukung ke titik layanan yang telah dijadwalkan di masing-masing kampung, tanpa perlu ke Kantor Dinas Dukcapil di kota. Selain layanan keliling, program ini juga memanfaatkan sistem antrean digital dan pengisian formulir online yang disiapkan melalui aplikasi dan grup layanan berbasis WhatsApp. Dengan bantuan petugas operator kampung, warga yang tidak memiliki akses internet tetap bisa dilayani dengan efisien. Dalam pelaksanaannya, PEDATI MARIAT bekerja sama dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Sorong sebagai mitra teknis. Dukcapil menyediakan alat perekaman biometrik, perlengkapan pencetakan, serta tenaga teknis yang akan mendampingi tim distrik dalam setiap sesi pelayanan. Warga pun menyambut positif layanan ini. Seorang ibu rumah tangga dari Kampung Malawele mengaku sangat terbantu karena akhirnya bisa mencetak akta kelahiran anaknya tanpa harus ke kota. “Biasanya saya harus menunggu saat ada keluarga ke Sorong baru bisa titip urus. Sekarang, saya bisa langsung urus di kampung sendiri,” tuturnya. Inovasi PEDATI MARIAT juga dilengkapi dengan sistem pelaporan data warga secara real-time, sehingga perangkat kampung dapat melakukan pembaruan data kependudukan dengan lebih akurat dan terkini. Hal ini sangat penting dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan sosial lainnya di tingkat distrik. Dinas Dukcapil Kabupaten Sorong memberikan apresiasi atas inisiatif Distrik Mariat yang dinilai sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam memperluas akses layanan administrasi kependudukan. Kepala dinas menyatakan komitmennya untuk mendukung replikasi program ini di distrik lain di Kabupaten Sorong. Ke depan, Distrik Mariat juga berencana mengintegrasikan PEDATI MARIAT dengan layanan lainnya seperti BPJS, bantuan sosial, dan layanan pendidikan, sehingga data kependudukan dapat digunakan secara lintas sektor dengan lebih efektif dan efisien. Program ini juga diharapkan dapat mempercepat kepemilikan dokumen legal bagi seluruh warga, khususnya kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak. Dengan data yang valid, berbagai hak warga negara dapat lebih mudah diakses dan dilindungi oleh negara. Melalui inovasi PEDATI MARIAT, Distrik Mariat menegaskan komitmennya untuk menjadi pelopor pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan pro-rakyat. Pelayanan kependudukan yang dulu dirasa sulit, kini menjadi lebih dekat dan bersahabat bagi seluruh masyarakat.

Sorong, 16 Juli 2024 — Dinas Peternakan Kabupaten Sorong secara resmi menyosialisasikan inovasi terbarunya bertajuk SUKA INSTANT (Susu Kambing Instan Lokal), sebagai langkah strategis dalam mendorong hilirisasi produk peternakan lokal dan peningkatan konsumsi gizi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Dinas Pertanian dan Peternakan serta dihadiri oleh peternak, pelaku UMKM, akademisi, dan perwakilan perangkat daerah. SUKA INSTANT merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Peternakan dengan kelompok peternak kambing perah lokal dan tim pengembangan produk pangan dari mitra perguruan tinggi. Inovasi ini menghasilkan produk susu kambing bubuk instan yang higienis, bergizi tinggi, dan tahan lama tanpa bahan pengawet tambahan. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sorong dalam sambutannya menyampaikan bahwa inovasi ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah produk peternakan lokal. “Kita tidak hanya fokus pada produksi ternak, tapi juga pada bagaimana hasil ternak itu bisa diolah, dikemas, dan dipasarkan secara luas. SUKA INSTANT adalah buktinya,” ujarnya. Sosialisasi ini juga menandai dimulainya tahap uji pasar untuk produk SUKA INSTANT di sejumlah lokasi strategis seperti sekolah, puskesmas, dan pasar rakyat. Produk ini ditujukan tidak hanya untuk konsumen umum, tetapi juga sebagai alternatif susu bergizi untuk program pemenuhan gizi anak sekolah dan ibu hamil. Proses pembuatan susu kambing instan dilakukan dengan metode pengeringan suhu rendah (low temperature drying) untuk menjaga kualitas nutrisi dan rasa alami susu. Kambing yang digunakan berasal dari peternakan lokal di Distrik Aimas dan Salawati, yang selama ini telah dibina oleh Dinas Peternakan melalui program penguatan ternak rakyat. Produk SUKA INSTANT dikemas dalam bentuk sachet dan kaleng, lengkap dengan informasi kandungan gizi, cara penyajian, dan sertifikasi kelayakan dari Dinas Kesehatan. Kemasan ini dirancang praktis agar mudah diserap pasar ritel dan konsumen keluarga di daerah maupun luar Sorong. Dalam sesi diskusi, sejumlah peternak menyambut baik inovasi ini karena memberikan peluang pasar baru dan meningkatkan pendapatan mereka. “Biasanya kami hanya jual susu segar, itu pun terbatas umur simpannya. Dengan SUKA INSTANT, kami punya produk yang bisa bertahan lama dan bernilai jual lebih tinggi,” ujar salah satu peternak binaan dari Distrik Klaso. Dinas Peternakan juga menggandeng pelaku UMKM untuk terlibat dalam proses pengemasan dan distribusi. Diharapkan inovasi ini dapat membuka lapangan kerja baru, terutama bagi perempuan dan pemuda desa yang memiliki keterampilan dasar dalam produksi pangan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong yang turut hadir mengapresiasi SUKA INSTANT sebagai inovasi yang mendukung program pemenuhan gizi daerah. Ia menyebutkan bahwa susu kambing kaya akan protein, kalsium, dan mudah dicerna, sehingga cocok sebagai suplemen nutrisi bagi anak-anak dan lansia. Ke depan, produk ini juga akan disiapkan untuk memperoleh sertifikasi halal, izin edar BPOM, dan standar SNI sebagai bagian dari strategi jangka panjang agar SUKA INSTANT dapat bersaing di pasar nasional, bahkan ekspor. Pemerintah daerah juga akan mendorong promosi melalui event pameran dan platform digital. Melalui inovasi SUKA INSTANT, Kabupaten Sorong membuktikan bahwa potensi lokal, jika diolah dengan tepat, dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi yang tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Inovasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi sektor peternakan di daerah lain. Dengan semangat kemandirian pangan dan inovasi lokal, Dinas Peternakan Kabupaten Sorong terus berkomitmen menciptakan terobosan nyata untuk mendorong pembangunan daerah yang berdaya saing, sehat, dan berkelanjutan.

Sorong, 17 Juli 2024 — Dinas Peternakan Kabupaten Sorong kembali meluncurkan inovasi strategis bertajuk BudiApong 3P (Budidaya Ayam Potong untuk Peternak Asli Papua) dalam kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Balai Peternakan Distrik Aimas. Program ini dirancang sebagai upaya peningkatan ekonomi lokal berbasis pemberdayaan masyarakat asli Papua melalui sektor peternakan. Inovasi ini menyasar kelompok peternak asli Papua di beberapa distrik seperti Klaso, Mariat, dan Mayamuk, dengan fokus pada peningkatan kapasitas dalam budidaya ayam potong skala kecil hingga menengah. Sosialisasi ini dihadiri oleh puluhan peternak lokal, tokoh adat, perwakilan OPD terkait, serta mitra lembaga pendamping peternakan. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sorong dalam sambutannya menekankan bahwa BudiApong 3P tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi ayam potong, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan peternak asli Papua yang mandiri, berdaya saing, dan mampu mengelola usahanya secara berkelanjutan. “Kami ingin agar peternakan tidak hanya menjadi sumber pendapatan tambahan, tapi menjadi profesi utama yang bermartabat bagi masyarakat Papua,” ujarnya. Dalam pelaksanaannya, program ini menggabungkan pendekatan pelatihan teknis, pendampingan intensif, dan dukungan sarana prasarana seperti kandang sederhana, bibit ayam, pakan, serta vitamin dan vaksin. Selain itu, peternak juga diberikan pelatihan manajemen usaha, pencatatan keuangan, dan strategi pemasaran hasil ternak. Salah satu keunggulan dari program ini adalah penggunaan model kandang mini semi-moderen yang hemat biaya dan mudah dirakit. Kandang ini dirancang sesuai dengan kondisi iklim dan lingkungan lokal, serta menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh di wilayah Sorong dan sekitarnya. Dinas Peternakan juga menggandeng tenaga penyuluh lapangan, dokter hewan, serta fasilitator dari koperasi peternak untuk memastikan setiap kelompok binaan mendapatkan pengawalan intensif selama masa pemeliharaan hingga panen. Model kolaborasi ini diyakini akan mempercepat peningkatan kapasitas dan hasil produksi para peternak. Salah satu peserta sosialisasi, Yosias Maklew, peternak muda dari Distrik Mariat, mengungkapkan antusiasmenya terhadap program ini. “Selama ini kami beternak seadanya, kadang rugi karena tidak tahu cara rawat yang baik. Tapi lewat program ini, saya jadi tahu cara kasih pakan, jaga kebersihan, dan hitung untung rugi. Ini sangat membantu,” ungkapnya. BudiApong 3P juga memfasilitasi akses pasar melalui kerja sama dengan pedagang ayam potong lokal, koperasi, hingga jaringan rumah makan dan pasar tradisional. Dengan sistem kontrak pembelian hasil panen, peternak tidak perlu khawatir soal pemasaran ayam yang telah dipelihara. Program ini mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sorong yang menilai bahwa pemberdayaan masyarakat asli Papua melalui sektor ekonomi produktif seperti peternakan merupakan langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemandirian ekonomi. Ke depan, BudiApong 3P direncanakan diperluas ke distrik-distrik lain dengan potensi peternakan serupa. Dinas Peternakan juga menargetkan agar kelompok peternak binaan dapat membentuk koperasi ternak mandiri dalam dua tahun ke depan, sebagai wadah bersama untuk mengatur produksi, distribusi, dan pengelolaan keuntungan secara adil dan transparan. Pendampingan kelembagaan menjadi bagian penting dari rencana lanjutan program ini. Dengan peluncuran inovasi BudiApong 3P, Dinas Peternakan Kabupaten Sorong menegaskan komitmennya dalam menciptakan ekosistem peternakan rakyat yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal. Inovasi ini diharapkan menjadi titik tolak bangkitnya ekonomi kerakyatan Papua dari desa menuju kemandirian daerah.

Sorong, 16 Oktober 2024 — Dinas Peternakan Kabupaten Sorong resmi meluncurkan inovasi pelayanan kesehatan hewan berbasis jemput bola yang diberi nama LAMBAIYAN (Layanan Mobil Kesehatan Hewan Langsung ke Pelosok dan Pedalaman). Inovasi ini disosialisasikan dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Peternakan Distrik Klaso dan dihadiri oleh para peternak, dokter hewan, serta perwakilan dari OPD terkait. LAMBAIYAN hadir sebagai solusi atas keterbatasan akses masyarakat di wilayah pedalaman dan pelosok Kabupaten Sorong terhadap layanan kesehatan hewan, khususnya bagi ternak seperti sapi, kambing, ayam, dan babi. Melalui layanan ini, tim medis hewan akan turun langsung ke lokasi-lokasi yang sulit dijangkau dengan membawa peralatan dan obat-obatan lengkap. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sorong menyampaikan bahwa kesehatan hewan merupakan fondasi utama dalam keberhasilan usaha peternakan rakyat. “Banyak peternak kita mengalami kerugian karena ternaknya sakit, namun mereka kesulitan mengakses layanan medis. LAMBAIYAN adalah jawaban atas kebutuhan tersebut,” ungkapnya. LAMBAIYAN mengoperasikan satu unit mobil pelayanan lapangan yang telah dimodifikasi menjadi klinik berjalan. Mobil ini dilengkapi dengan alat diagnosa, peralatan bedah minor, penyimpanan vaksin, serta logistik medis untuk penanganan darurat dan pencegahan penyakit menular pada ternak. Selain itu, layanan LAMBAIYAN juga membawa tenaga dokter hewan, paramedis, dan penyuluh peternakan yang siap memberikan edukasi, vaksinasi massal, pemeriksaan rutin, serta penanganan kasus klinis secara langsung di kandang peternak. Jadwal kunjungan dibuat secara bergilir berdasarkan pemetaan wilayah dan kebutuhan lapangan. Dalam sosialisasi tersebut, tim LAMBAIYAN juga memberikan demonstrasi penanganan penyakit kulit pada kambing dan pelatihan sederhana tentang pembuatan pakan fermentasi dari bahan lokal. Warga peternak tampak antusias mengikuti setiap sesi dan mengaku terbantu dengan kehadiran layanan yang langsung menjangkau mereka. Salah satu peternak dari Distrik Sayosa Timur, Markus Magai, menyampaikan rasa syukurnya atas kehadiran LAMBAIYAN. “Dulu kalau ternak sakit, kami hanya bisa tunggu sembuh sendiri atau pakai ramuan tradisional. Sekarang kami bisa dapat layanan langsung di kampung, bahkan konsultasi gratis,” ujarnya. Program LAMBAIYAN juga didukung oleh Dinas Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat Daya dan dirancang sejalan dengan visi pembangunan daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan peternak. Dengan program ini, risiko wabah penyakit hewan dapat ditekan secara signifikan. Tidak hanya itu, LAMBAIYAN juga menjadi bagian dari strategi monitoring data kesehatan hewan di lapangan. Setiap kunjungan akan didokumentasikan dan dilaporkan dalam sistem basis data peternakan daerah, sehingga pemerintah bisa merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran berdasarkan kondisi riil. Kepala Bidang Kesehatan Hewan menambahkan bahwa program ini juga memberikan perhatian khusus pada edukasi pencegahan zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia, sebagai langkah perlindungan dini terhadap masyarakat pedesaan. Ke depan, Dinas Peternakan berencana memperluas cakupan LAMBAIYAN dengan menambah unit layanan dan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, serta komunitas peternak. Inovasi ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem peternakan yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Dengan peluncuran LAMBAIYAN, Kabupaten Sorong menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan publik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat pelayanan. Layanan kesehatan hewan kini tidak lagi menjadi hak istimewa, tetapi hak dasar yang dapat diakses oleh seluruh peternak hingga ke pelosok negeri.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong resmi meluncurkan dan mensosialisasikan inovasi unggulan bertajuk SEPEKAN (Sinergitas Pelayanan Kesehatan Hewan di Kabupaten Sorong) kepada masyarakat, komunitas pecinta hewan, dan pelaku peternakan, Jumat (16/10). Bertempat di Aula Distrik Aimas, kegiatan ini dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, para dokter hewan, petugas lapangan, perwakilan komunitas hewan kesayangan, dan tokoh masyarakat. Inovasi SEPEKAN merupakan terobosan pelayanan lintas sektor yang mengintegrasikan Fasilitas Klinik dan Laboratorium Kesehatan Hewan, pemanfaatan data digital, serta pendekatan One Health dalam satu sistem. “Inovasi ini menjawab tantangan pelayanan kesehatan hewan yang selama ini bersifat sektoral dan terbatas jangkauannya. Melalui SEPEKAN, kami membangun sistem pelayanan yang bersinergi, cepat tanggap, dan berbasis data,” ujar Kepala Kepala Bidang Keswan, Kesmavet dan Pengolahan dan Pemasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong, Drh. Fitri Setyoningsih yang sekaligus merupakan Inovator dari Inovasi SEPEKAN. Kegiatan sosialisasi ini menekankan pentingnya sinergi antarinstansi, termasuk dengan komunitas hewan kesayangan, peternak mandiri, dan aparat distrik. Dinas juga memperkenalkan aplikasi pendataan hewan dan pelayanan Klinik dan Laboratorium yang menjadi bagian dari sistem inovasi ini. Selain pemaparan materi, acara juga diisi dengan diskusi interaktif dan sesi komitmen bersama dalam pengembangan layanan kesehatan hewan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan diterapkannya SEPEKAN, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten Sorong meningkat secara signifikan, baik untuk hewan produksi maupun hewan kesayangan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.

Dua trofi juara yang diraih kali ini yaitu sebagai Pemda Dengan Indeks Inovasi Tertinggi Regional-V dan Daerah Wilayah Papua Terinovatif.

Trofi diterima langsung oleh penjabat Bupati Sorong, Ir. Edison Siagian, ME pada acara Penganugerahan Innovative Government Award (IGA).

Innovative Government Award (IGA) merupakan penghargaan tahunan dari Kemendagri kepada Pemerintah Daerah atas semangat dan keberhasilannya 

melakukan inovasi di bidang peningkatan layanan publik, tata kelola pemerintahan dan pembangunan. ***(et)

Peluncuran oleh Pemda melalui Kepala Baperlitbang, yang diwakili oleh Kabid Penelitian, Pengembangan Dan Pendataan, Baperlitbang Kab. Sorong, Yohanes Laba Maran, S.Fil, M.Si, Jumat 25/10/24 bertempat di Aula Kelurahan Katinim, distrik Salawati.

Turut hadir dalam acara pelucuran para aparatur Kelurahan, tokoh masyarakat, pemuka adat, dan masyarakat setempat.

Menurutnya, kecintaan dan perhatian terhadap budaya menjadi salah satu dasar yang harus memotivasi setiap pemangku kepentingan dalam upaya membangun daerah.

Diharapkan dengan hadirnya aksi perubahan yang diluncurkan ini, budaya Moi dapat lebih dikenal, disosialisasikan bahkan dapat diwariskan turun-temurun.

Aksi perubahan “Menyapa Budaya Moi, Wujudkan Malamoi Berbudaya” digagas oleh reformer Andarias Kalawen, S.Sos, M.AP diluncurkan usai sosialisasi cagar budaya makam tua Raja Kalawen.

Makam tua tersebut berada di pulau Makmak, distrik Salawati, dan merupakan cagar budaya suku Moi Sigin, salah satu dari 7 sub suku Moi, penduduk asli Sorong Raya. 

Sementara itu, sosialisasi cagar budaya merupakan salah satu tahapan yang dilakukan reformer selaku peserta dengan NDH-16 pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan-V Tahun 2024, Puslatbang KMP LAN Makassar. (Sumber - Baperlitbang Kab.Sorong)

Koordinator rombongan Studi Tiru, Endy ST, MT menyatakan, ia bersama 15 peserta lainnya bermaksud untuk mengetahui lanjut tentang inovasi di lingkup pemerintahan daerah. 

 Pria yang menjabat sebagai Kepala Bidang Penelitian & Pengembangan pada Bappeda Litbang provinsi Kalimantan Tengah itu menilai kabupaten Sorong berhasil mengimplementasikan inovasi dalam penyelenggaraan roda pemerintahan.

Menurutnya, keberhasilan itu terbukti dari sederet penghargaan IGA Kemendagri yang telah diraih kabupaten tersebut dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, ujarnya. Oleh sebab itu, Endy menambahkan, pihaknya ingin menimba pengalaman.

Sebagai representasi dari pemerintahan provinsi terbesar di Indonesia, Endy juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan secara khusus kepada pemerintah daerah kabupaten Sorong. Menurutnya, kabupaten Sorong layak dijadikan sebagai referensi guna pengembangan inovasi daerah.

Pasalnya, meski sebagai wilayah pemerintahan di kawasan Indonesia Timur yang berada jauh dari pusat, namun komitmen kabupaten Sorong sangat berkomitmen dalam berinovasi. 

 “Kami lihat di IGA kabupaten Sorong dapat juara terus. Ini menunjukkan komitmen pemda yang luar biasa untuk berinovasi. Padahal daerah (pemerintahan) ini berada jauh di ujung timur Indonesia. Kami salut dan beri apresiasi serta ingin mempelajari kiat-kiat untuk menjadi seperti itu", kata Endy saat membawakan sambutan.

15 Peserta studi tiru terdiri dari 1 orang Analis Perencana Evaluasi & Pelaporan, 2 Peneliti Ahli Muda, 2 Analis Penelitian & Pengembangan, 1 Analis Administrasi Perijinan Penelitian, 2 Perencana Ahli Muda, 2 Staf Pelaksana Bidang Penelitian & Pengembangan, serta 5 Staf Pengadministrasian Umum. (Sumber - Baperlitbang Kab.Sorong)

Kesepakatan dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman (Memorandum Of Understanding/MOU) yang ditandatangani kedua belah pihak, masing-masing diwakili oleh Kepala Bidang Penelitian & Pengembangan Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Tengah, Endy, ST, MT dan Asisten-I Setda Kabupaten Sorong, Adi Bremantiyo, SIP, M.Si, Senin 02/12/24. 

Setelah penandatanganan nota kesepahaman ini, pemprov Kalimantan Tengah mereplikasi kurang lebih 100 inovasi yang selama ini telah terlaksana di lingkup pemda kabupaten Sorong. Demikian pula sebaliknya.

Asisten-I Setda, Adi Bremantiyo, SIP, M.Si di sela-sela pemaparan tentang implementasi inovasi di Kabupaten Sorong menyampaikan tujuan replikasi. 

Menurutnya, replikasi inovasi adalah proses meniru atau menduplikasi inovasi yang telah berhasil di suatu daerah atau instansi ke daerah atau instansi lain dan merupakan salah satu bentuk transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik baik guna pelayanan publik

Tujuannya replikasi adalah untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan publik secara merata.

 Selain itu, Adi Bremantiyo juga menekankan pentingnya menumbuh kembangkan budaya dan mempertebal komitmen berinovasi di kalangan ASN serta seluruh pemangku kepentingan.

 Karena itu, ia berharap nota kesepahaman yang telah ditandatangani dapat direalisasikan oleh masing-masing pihak. (Sumber- Baperlitbang Kab Sorong)

Bertempat dihalaman apel kantor Bupati Sorong, dilaksanakan Apel gabungan Pemerintah Kab Sorong. Apel yang dipimpin langsung oleh PJ Bupati Sorong Ir.Edison Siagian M.E ini dirangkai dengan kegiatan Penyerahan Penghargaan IGA, Peluncuran Aksi Perubahan PKA dan PKP serta Penyerahan SK Pensiun ASN/Purna Tugas.01/11/2024 Dalam penjelasannya PJ Bupati menyampaikan dalam Inovasi Government Award merupakan sesuatu yang baik untuk kita, dan harus terus dikembangkan, yang mana Baperlitbang selaku inisiator dan motor penggerak dari hal-hal yang sifatnya inovatif terus memberikan dukungan kepada teman-teman yang mau memberikan invoasi di bidangnya masing-masing. 

 Disamping itu terkait purna tugas, beliau menjelaskan bahwa penisun itu merupakan hal yang biasa dan kita semua juga nantinya akan pensiun juga. Beliau mengapresiasi atas dedikasi dan pengabdian selama mengabdi menjadi ASN di kabupaten sorong, yang mana telah melewati tugas-tugas yang begitu berat. Beliau berharap tali persaudaraan ataupun pertemanan kita tidak selesai hari ini saja, tetapi sebagai teman, kawan, sauadara itu akan berjalan selamanya. Selain itu terkait Peluncuran Aksi Perubahan PKA dan PKP yang dilaunching hari ini, beliau berharap bisa diimplementasi disetiap bidang pada masing-masing bidang bapak ibu berasal.(BY)- Sumber Diskominfo Kabupaten Sorong

Pemda kabupaten Sorong melucurkan aksi perubahan berjudul “Menyapa Budaya Moi, Wujudkan Malamoi Berbudaya”. Peluncuran oleh Pemda melalui Baperlitbang, yang diwakili oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Pendataan, Baperlitbang Kab. Sorong, Yohanes Laba Maran, S.Fil, M.Si, Jumat 25/10/24 bertempat di Aula Kelurahan Katinim, distrik Salawati, Aksi perubahan “Menyapa Budaya Moi, Wujudkan Malamoi Berbudaya” digagas oleh reformer Andarias Kalawen, S.Sos, M.AP diluncurkan usai sosialisasi cagar budaya makam tua Raja Kalawen. Makam tua tersebut berada di pulau Makmak, distrik Salawati, dan merupakan cagar budaya suku Moi Sigin, salah satu dari 7 sub suku Moi, penduduk asli Sorong Raya. Sementara itu, sosialisasi cagar budaya merupakan salah satu tahapan yang dilakukan reformer selaku peserta dengan NDH-16 pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan-V Tahun 2024, Puslatbang KMP LAN Makassar.

Jakarta, VoicePapua.com- Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya meraih penghargaan IGA atau Innovative Government dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Penghargaan yang diraih Pemkab Sorong diterima langsung oleh Plh Bupati Cliff A. Japsenang di Jakarta, Selasa (12/12-2023). Penganugerahan IGA 2023 kepada Pemprov dan kabupaten/kota merupakan penilaian dan apresiasi pemerintah pusat terhadap semangat dan keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelengaraan pemerintah daerah dengan cara-cara inovatif, ujar Cliff Japsenang. Dijelaskan, IGA mengukur indeks inovasi daerah,   dimana 36 ada indikator keterisian dan tingkat kematangan, sesuai parameter. Selain itu, kata dia ada juga 16 indikator umum capaian pelayanan publik dan 20 indikator khusus. "Walaupun Kabupaten Sorong secara kuantitatif inovasinya masih kurang dan terbatas. Tapi kualitasnya sudah terukur, sesuai keterisian indikator dan kesesuaian pameter indikator,”ucap Cliff Japsenang. Semoga, di beberapa tahun ke depan, Pemkab  Sorong terus mempertahankan prestasi sekaligus bisa mendapat cluster nominator lainnya.

Salam inovasi dan salam perubahan, pungkasnya. (****)

Aimas- Kabupaten Sorong(Kabsor) berhasil meraih juara 3 pada kompetisi Innovative Goverment Award(IGA) Kementrian Dalam Negeri Tahun 2022,pada kateogri daerah tertinggal terinovatif. Atas prestasi tersebut, Kemendagri mengundang langsung perwakilan Pemerintah Kabupaten Sorong ke Jakarta untuk menerima penghargaan tersebut.

Mewakili Bupati Sorong, penghargaan diterima langsung oleh Sekda Kabupaten Sorong, Cliff Agus Japsenang, S.Sos,M.Si bersama tiga pimpinan OPD, yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Edy Siswanto, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Yoap Mayor dan Kepala Baperlitbang, Maritje Wattimena.

"Selamat kepada rekan-rekan yang mendapatkan award. Penghargaan ini merupakan apresiasi pemerintah pusat melalui Kemendagri kepada pemerintah daerah yang dinilai inofatif dalam pengembangan daerahnya. kami harapkan  acara ini dapat memotivasi pemerintah daerah di kota dan kabupaten lain untuk terus berinovasi," kata Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam tayangan live zoom.

Selain Kabuapten Sorong, daerah lain yang juga menjuarai IGA pada kategori Daerah Tertinggal Terinovatif, lain Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Lombok Utara.

Adapun Kategori Penghargaan lain yang diberikan oleh Kemendagri yaitu, Kategori Kabupaten dan Kota Terinovatif, Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif, Kategori Provinsi Terinovatif, Kategori Kabupaten Terinovatif dan Kategori Penghargaan Kota Terinovatif.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB) Abdullah Aswar Anas mengatakan, berbagai inovasi daerah tersebut tentu menjadi ide yang dapat diaplikasikan di daerah lain. Dengan tujuan yang sama yakni untuk menjadikan semua daerah di Indonesia lebih maju.

Menurut Sekda Kabupaten Sorong, pencapain ini merupakan bukti pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sorong. Kendati luasnya cakupan wilayah serta banyaknya keterbatasan yang ada di Kabuapten Sorong, namun pemerintah terus melakukan kerja keras dalam melakukan pembangunan fisik dan sumber daya manusia.

"Penghargaan ini menjadi dorongan bagi pemerintah dan masyarakat terus melakukan inovasi demi kemajuan kehidupan bersama di Kabupaten Sorong. Tentu kita akan bekerja lebih keras lagi, agar kedepan, banyak prestasi Nasional yang bisa diraih Pemda Kabupaten Sorong dan masyarakat" tutur Sekda

Ditambahkan sekda,penilaian itu tidak hanya dilakukan pada beberapa bidang, melainkan yang dinilai adalah keseluruhan bidang. Berbagai inovasi itu, lanjut Sekda, menunjukkan bukti kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat.

"Ini bukti bahwa pemerintah daerah hadi disana dan menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. OPD dan Forkopimda bekerja keras dan kolaboratif dengan masyarakat.Hasilnya, kami dihargai dengan penghargaan ini. Ini memicu kami untuk terus berinovasi demi masyarakat," pungkas mantan kepala Inspektorat Kabuapten Sorong tersebut 

(Sumber Radar Sorong)   

Kabupaten Sorong, Papua Barat – Pemerintah Kabupaten Sorong melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) telah berhasil membentuk *Forum Sinergitas Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai langkah strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Inovasi ini diluncurkan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan swasta dalam pengelolaan dana CSR, yang selama ini dinilai belum efektif. Dengan kekayaan alam yang melimpah, Kabupaten Sorong menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam bagi masyarakat setempat.

 Baperlitbang Kabupaten Sorong, yang memiliki tugas utama merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, menginisiasi pembentukan forum ini untuk memastikan partisipasi swasta dalam pembangunan yang lebih terarah dan sinergis. Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi perusahaan swasta untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan program CSR tidak lagi tumpang tindih dengan rencana pembangunan pemerintah. Selain itu, forum ini juga bertujuan untuk meratakan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Sorong. 

 Hasil dari inovasi ini telah mencakup penyelenggaraan diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*), pembuatan peraturan bupati mengenai sinergitas CSR, serta pendataan perusahaan yang wajib melaksanakan CSR di Kabupaten Sorong. Implementasi forum ini dimulai sejak Agustus 2020, dan diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi pembangunan daerah yang lebih merata dan efektif. Dengan adanya forum ini, Pemerintah Kabupaten Sorong optimis bahwa sinergitas antara pemerintah dan sektor swasta akan semakin kuat, sehingga dapat mendorong terwujudnya visi "Kabupaten Sorong Maju Bersama, Rakyat Cerdas, Sehat, dan Sejahtera 2022". Baperlitbang Kabupaten Sorong juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program CSR guna memastikan keberlanjutan pembangunan di daerah tersebut.

Sumber foto (Radar Sorong)

Sorong, 1 Agustus 2023 – Pemerintah Kabupaten Sorong, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), telah memperkenalkan inovasi digital baru bernama "SIPELA" (Sistem Pengawasan Lanjutan Pajak Hotel dan Restoran). Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan serta pelaporan Pajak Hotel dan Restoran di wilayah tersebut.

Latar Belakang dan Tantangan

Sebelum peluncuran SIPELA, pelaporan pajak di Kabupaten Sorong dilakukan secara manual, yang sering kali memakan waktu dan tenaga karena petugas harus mendatangi satu per satu objek pajak untuk melakukan pemeriksaan. Kondisi ini mengakibatkan potensi kehilangan pendapatan dari sektor Pajak Hotel dan Restoran, terutama karena pelaporan pajak yang bisa saja dimodifikasi untuk menghindari setoran pajak yang besar.

Di tingkat lokal, tantangan lain yang dihadapi adalah intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hotel dan Restoran yang belum optimal. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan faktor geografis yang luas menjadi penghambat dalam melakukan pendataan dan pengawasan yang efektif.

Metode Baru yang Diterapkan

Dengan penerapan SIPELA, yang dimulai pada 10 Agustus 2023, metode pengawasan pajak di Kabupaten Sorong berubah secara signifikan. Pelaporan transaksi kini dilakukan melalui alat M POS (Mobile Point of Sale), yang memungkinkan data transaksi disampaikan secara cepat dan akurat. Petugas pajak dapat melakukan pengawasan secara real-time melalui aplikasi, sehingga kunjungan ke lapangan hanya dilakukan untuk wajib pajak yang tidak mengaktifkan alat M POS atau yang belum terdata dalam basis data.

Selain itu, petugas pajak kini dapat memantau dan memverifikasi nilai ketetapan pajak melalui aplikasi. Jika terdapat ketidaksesuaian antara laporan wajib pajak dan data yang ada di alat M POS, wajib pajak harus menyerahkan laporan pembukuan untuk dilakukan perhitungan ulang.

Keunggulan dan Manfaat Inovasi

Inovasi SIPELA memangkas waktu pelayanan dan meningkatkan akurasi dalam penetapan pajak. Pengawasan yang lebih ketat dan berbasis digital ini memastikan bahwa data wajib pajak lebih akurat dan transparan. Selain itu, informasi wajib pajak dapat diakses oleh petugas secara real-time melalui perangkat mobile dan langsung disampaikan kepada wajib pajak.

Keunggulan lain dari SIPELA adalah kemampuannya untuk mendeteksi potensi pelanggaran pajak secara langsung. Jika alat M POS tidak aktif, petugas akan segera melakukan kunjungan ke lokasi dan memberikan surat teguran.

Hasil dan Dampak

Sejak penerapannya, SIPELA telah menunjukkan hasil yang positif. Penerimaan dari sektor Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Sorong meningkat sebesar Rp3.293.516.544,00 selama periode Agustus hingga Oktober 2023. Sebanyak 26 alat M POS telah dipasang di Distrik Aimas dan Distrik Mariat, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memastikan data yang lebih akurat.

Dengan adanya SIPELA, Pemerintah Kabupaten Sorong berharap dapat terus meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak serta memberikan pelayanan yang lebih baik dan cepat kepada masyarakat. Inovasi ini juga menjadi langkah penting dalam mencapai target penerimaan pajak yang lebih tinggi di masa mendatang.

Sorong, 19 Oktober 2023 – Pemerintah Kabupaten Sorong melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meluncurkan inovasi terbaru di bidang pelayanan publik, yaitu "SIMPEL PBB-P2" (Sistem Pelayanan Lapangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan). Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Latar Belakang dan Masalah

Inisiatif ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk memperbaiki pelayanan publik yang sebelumnya dianggap kurang efisien. Waktu pelayanan yang lama dan jarak yang jauh ke tempat pembayaran seringkali menjadi hambatan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil seperti Kelurahan Klasari. Selain itu, kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB-P2 masih rendah, yang berdampak pada minimnya penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ini.

Di tingkat nasional dan lokal, rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak juga menjadi isu strategis. Di Papua, kondisi geografis yang sulit dan infrastruktur yang kurang memadai memperburuk situasi, menjadikan proses penagihan dan pembayaran PBB lebih kompleks dan memakan waktu. Hal ini menyebabkan data penerimaan PBB per 31 September 2023 di Kelurahan Klasari hanya mencapai Rp1.572.579,00.

Metode dan Implementasi

Sebelumnya, masyarakat harus melakukan perjalanan jauh ke kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) untuk mendapatkan layanan administrasi PBB-P2. Namun, dengan diterapkannya SIMPEL PBB-P2, layanan administrasi dan pembayaran PBB-P2 kini dapat diakses langsung di Kantor Pemerintah Kampung Klasari. Inovasi ini juga melibatkan Bank Papua yang menyediakan tenaga dan sarana pembayaran di lokasi tersebut.

Inovasi ini juga menyediakan layanan satu atap, di mana masyarakat dapat mengurus administrasi sekaligus melakukan pembayaran di tempat yang sama, sehingga menghemat waktu dan biaya transportasi.

Hasil dan Dampak

Pelaksanaan SIMPEL PBB-P2 menunjukkan hasil yang signifikan. Penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Klasari melonjak drastis dari Rp1.572.579,00 menjadi Rp25.944.415,00. Selain itu, data PBB-P2 menjadi lebih akurat, dan jumlah ketetapan PBB-P2 dari data baru meningkat dari Rp37.022.192,00 menjadi Rp38.599.880,00.

Dengan inovasi ini, masyarakat semakin memahami pentingnya membayar PBB-P2 dan mendapatkan akses yang lebih mudah ke layanan yang dibutuhkan. Pemerintah Kabupaten Sorong berharap, SIMPEL PBB-P2 dapat menjadi model pelayanan pajak yang efektif dan efisien, yang dapat diterapkan di daerah-daerah lain dengan kondisi serupa.

**Sorong, 30 Oktober 2023** – Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong memperkenalkan inovasi terbaru dalam pelayanan publik dengan peluncuran Sistem Terintegrasi Data (SISTER D). Inovasi ini, yang dirancang oleh Desi Yanti Osok, S.IP., M.M., merupakan langkah maju signifikan dalam mengatasi masalah pengarsipan dan pengelolaan data yang selama ini bersifat manual dan kurang efisien. SISTER D, yang mulai diterapkan pada tahun 2024 setelah tahap uji coba yang dilakukan pada tahun 2023, adalah sistem teknologi berbasis digital yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan data. Sistem ini bertujuan untuk memperbaiki proses pengarsipan dokumen dan pelaporan keuangan yang selama ini mengandalkan metode manual yang seringkali menimbulkan miskomunikasi dan masalah pengelolaan data. ### **Dasar Hukum dan Regulasi** Inovasi ini didukung oleh berbagai regulasi dan undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Ini menunjukkan komitmen terhadap peraturan nasional yang mendukung penerapan teknologi dalam pemerintahan. ### **Permasalahan dan Solusi** Sebelum penerapan SISTER D, Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong menghadapi berbagai masalah terkait pengarsipan dan pelaporan data. Proses manual yang ada seringkali menyebabkan miskomunikasi dan kesulitan dalam menemukan dokumen yang dibutuhkan. Analisis dengan metode fishbone mengidentifikasi bahwa masalah utama adalah kurangnya sistem penyusunan agenda pimpinan yang dapat diakses secara cepat dan tepat. ### **Keunggulan dan Cara Kerja Inovasi** SISTER D menawarkan sejumlah keunggulan, termasuk sistem pelaporan keuangan yang lebih modern dan terintegrasi. Dengan SISTER D, aktivitas pengarsipan menjadi lebih terstruktur, meminimalisir informasi yang terlewat, dan meningkatkan kualitas pelaporan data. Cara kerja sistem ini sangat sederhana: pengguna diberikan akses ke Google Drive, memilih folder sesuai bagian masing-masing, dan mengupload dokumen yang diperlukan. Setelah terupload, dokumen dapat diakses dan dikelola dengan lebih mudah, meningkatkan kecepatan dan ketepatan penginputan data. ### **Manfaat dan Dampak** **Manfaat Internal:** - Meningkatkan kinerja layanan umum dengan data base yang valid dan terkontrol. **Manfaat Eksternal:** - Mempermudah stakeholder dalam mendapatkan informasi secara efisien. - Meningkatkan koordinasi antara stakeholder dalam mendukung layanan umum. Dampak signifikan dari penerapan SISTER D adalah pelaporan data yang lebih modern, inovatif, dan efektif, dengan 90% proses penginputan data minim dari kehilangan atau kerusakan data. Sistem ini memungkinkan pengiriman data yang dapat dilakukan dari mana saja selama dokumen tersimpan dengan rapi, baik di laptop maupun perangkat mobile. Dengan SISTER D, Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong mengambil langkah besar menuju modernisasi pelayanan publik, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan data pemerintahan.

Sorong, 07 November 2023 – Kabupaten Sorong telah meluncurkan inovasi terbaru dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan sistem online "Tentara Sorong," yang didasarkan pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

Sebelumnya, pendaftaran data kependudukan hanya bisa dilakukan secara offline di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta kioskampung di Distrik Mariat dan Distrik Klamono. Kini, dengan "Tentara Sorong," masyarakat dapat mengajukan pendaftaran administrasi kependudukan secara online melalui situs https://tentarasorong.com.

Keunggulan dan Cara Kerja

Sistem ini memungkinkan pengajuan dokumen tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil. Setelah pendaftaran online, dokumen yang selesai diproses akan diberitahukan melalui WhatsApp, dan pengantaran dokumen dilakukan oleh kurir. Proses ini melibatkan pengumpulan data secara online, distribusi dokumen melalui kurir, dan pemrosesan data oleh operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara batching.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari inovasi ini adalah untuk menyediakan layanan pendaftaran administrasi kependudukan yang lebih mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Manfaatnya meliputi kemudahan dalam pendaftaran, transparansi layanan yang mengurangi potensi gratifikasi dan pungutan liar, serta terciptanya tertib administrasi kependudukan.

Dampak Positif

Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat menghemat biaya transportasi dan waktu yang sebelumnya digunakan untuk mengunjungi kantor Disdukcapil. Percepatan dalam pelayanan administrasi kependudukan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi warga Kabupaten Sorong.

Inovasi ini merupakan langkah maju dalam memodernisasi pelayanan publik di Kabupaten Sorong, sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan.

Sorong, 05 Oktober 2023** – Pemerintah Kabupaten Sorong meluncurkan inovasi terbaru dalam layanan publik mereka dengan diperkenalkannya Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Berbasis Digital yang dikenal dengan nama SI LARIZ. Inovasi ini mulai diterapkan pada Oktober 2023 setelah melalui tahap uji coba yang dimulai pada Juli 2023. SI LARIZ merupakan sistem digital yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses perizinan di Kabupaten Sorong. Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan yang dihadapi dalam mekanisme pelayanan perizinan konvensional, seperti kesulitan akses informasi dan ketepatan pelayanan yang sering kali tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada. 

 **Dasar Hukum dan Kebijakan Pendukung** Inovasi ini berlandaskan pada sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juga menjadi acuan penting dalam penyelenggaraan SI LARIZ. Peraturan Bupati Sorong Nomor 46 Tahun 2021 turut mendukung pelaksanaan inovasi ini dengan pendelegasian kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sorong. **Tujuan dan Manfaat** Tujuan utama dari SI LARIZ adalah untuk memperbaiki mekanisme pelayanan perizinan yang ada dengan menyediakan sistem informasi yang akurat dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dengan adanya SI LARIZ, masyarakat dan pelaku usaha kini dapat memantau proses penerbitan perizinan secara online, mengurangi kebutuhan untuk datang langsung ke kantor DPMPTSP, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan perizinan. 

 Keunggulan SI LARIZ terletak pada kemampuannya untuk memberikan informasi yang cepat dan aktual kepada pengguna. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha untuk melacak status izin mereka dengan mudah, yang sebelumnya harus dilakukan secara konvensional dengan mengunjungi kantor. Dengan sistem ini, diharapkan aksesibilitas informasi menjadi lebih baik dan waktu serta biaya yang dibutuhkan untuk proses perizinan dapat berkurang secara signifikan. **Dampak dan Hasil** Sejak penerapannya, SI LARIZ telah menunjukkan hasil yang positif. Angka proses penyelesaian izin meningkat hingga 70%, yang menunjukkan efektivitas sistem dalam mempercepat proses perizinan. Selain itu, masyarakat kini memiliki akses yang lebih baik untuk memantau proses izin mereka, yang diharapkan akan meningkatkan kinerja DPMPTSP dan mendukung pemulihan ekonomi daerah setelah dampak pandemi COVID-19. 

 **Alur Kerja Inovasi** Proses penggunaan SI LARIZ dimulai dengan masyarakat mendapatkan nomor pendaftaran izin dari petugas front office. Selanjutnya, mereka dapat mengakses situs web resmi SI LARIZ, memasukkan nomor pendaftaran, dan melacak status perizinan mereka secara langsung. Proses ini memudahkan pelaku usaha dalam memantau dan mengikuti tahapan perizinan tanpa harus sering-sering ke kantor DPMPTSP. Dengan diluncurkannya SI LARIZ, Kabupaten Sorong menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui inovasi teknologi. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam upaya memperbaiki mekanisme perizinan dan pelayanan publik secara lebih luas.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong melaksanakan pengobatan massal di kelurahan Malasom Distrik Aimas pada ternak sapi dengan menggunakan Alpegas, yang merupakan salah satu Inovasi dari Dinas Peternakan.

Pengobatan Massal pada ternak sapi di kelurahan Malasom Distrik aimas dimana petugas yang melakukan pengobatan sebanyak 5 orang dan ternak Sapi yang di obati sebanyak 50 ekor.

Dalam Kegiatan Ini, petugas kesehatan menggunakan Alpegas dalam injeksi obat atau vitamin ke ternak sapi.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menjelaskan bahwa Alpegas ini sangat cocok digunakan pada ternak sapi yang dipelihara dengan sistem ekstensif atau dipelihara secara digembalakan yang mana rata – rata sistem pemeliharaan sapi di kabupaten sorong masih menggunakan sistem ini. ternak sapi yang dipelihara dengan sistem ini kadang agak liar sehingga untuk pelayanan pengobatannya memerlukan kandang jepit, sedangkan kandang jepit kadang tidak ada di tempat penggembalaan ternak sapi sehingga mempersulit petugas untuk melaksanakan pelayanan pengobatan pada ternak sapi.

Dengan adanya Inovasi Alpegas membantu petugas kesehatan hewan dalam melaksanakan pengobatan pada ternak sapi, salah satunya Sujarman petugas PPL mengatakan bahwa sebelum adanya Inovasi Alpegas hanya bisa melaksanakan pelayanan pengobatan sebanyak 1-3 ekor/hari saja. Maka dengan adanya Inovasi alpegas dapat melayani pengobatan lebih dari 5 ekor/ hari.

Para Peternak sapi yang memelihara sapinya secara ekstensif berharap dengan adanya Alpegas dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangbiakan ternak sapi di Kabupaten Sorong sehingga populasi dapat meningkat.

Sorong, Januari 2024 — Dalam upaya menekan angka stunting dan kekurangan energi kronis (KEK) pada ibu hamil, Kabupaten Sorong meluncurkan program inovatif bertajuk SISAGU (2022-2023) dan SISAGU TANGGUH (2024-2025). Inovasi ini, yang telah memasuki tahap penerapan penuh mulai Januari 2024, merupakan terobosan dalam pelayanan publik di bidang kesehatan yang diinisiasi oleh ASN setempat.

Latar Belakang dan Tantangan

Stunting dan kekurangan gizi pada ibu hamil telah menjadi masalah serius di Kabupaten Sorong. Data tahun 2022 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 23,8%, yang meningkat menjadi 27% pada 2023, jauh di atas angka nasional yang sekitar 21%. Selain itu, jumlah ibu hamil yang mengalami KEK juga meningkat, dari 19,6% (421 kasus) pada 2022 menjadi 22% (465 kasus) pada 2023. Namun, pada pertengahan 2024, angka KEK mulai menunjukkan penurunan menjadi 8% (177 kasus).

Khusus di Distrik Aimas, yang menjadi wilayah fokus program ini, angka stunting juga masih tinggi. Pada 2022, tercatat 24% anak mengalami stunting, namun setelah intervensi SISAGU, angka ini berhasil ditekan menjadi 18% pada 2024.

Strategi dan Implementasi

Program SISAGU dan SISAGU TANGGUH dirancang dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan, berdasarkan regulasi kesehatan yang ketat. Program ini melibatkan berbagai kegiatan, mulai dari screening balita di posyandu, penempelan stiker SISAGU di rumah balita atau ibu hamil KEK, hingga kunjungan rumah oleh kader posyandu yang dilengkapi dengan mobil gizi untuk memberikan asupan nutrisi langsung kepada sasaran.

Salah satu keunggulan dari program ini adalah kolaborasi lintas sektor, melibatkan dinas-dinas teknis seperti Dinas Perikanan, Dinas P2KB, dan Dinas Ketahanan Pangan. Selain itu, program ini juga memberikan paket nutrisi khusus untuk ibu hamil KEK selama tiga bulan dan pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) pemulihan bagi balita yang mengalami gangguan gizi.

Dampak dan Keberlanjutan

Implementasi SISAGU dan SISAGU TANGGUH telah membawa dampak signifikan bagi kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Sorong. Selain menurunkan angka stunting dan KEK, program ini juga berhasil meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta memperkuat koordinasi lintas sektor dan program.

Keberhasilan ini tercermin dari meningkatnya jumlah ibu hamil dengan status gizi normal dan balita yang sehat dengan status gizi baik. Lebih dari itu, program ini juga berhasil membentuk tim kerja yang solid dan terorganisir dengan baik, memastikan tidak ada kasus stunting baru yang muncul di wilayah yang menjadi fokus intervensi.

Dengan diterapkannya SISAGU TANGGUH hingga Desember 2025, diharapkan angka stunting dan KEK di Kabupaten Sorong dapat terus ditekan, menjadikan wilayah ini sebagai contoh sukses dalam penanganan masalah gizi dan kesehatan ibu serta anak di Indonesia.

Sorong, 29Oktober 2023 — Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong kini memiliki alat baru yang siap mengubah cara mereka mengelola administrasi kepegawaian. Inovasi digital yang dinamai SIPAPEDA (Sistem Informasi Administrasi Pegawai dengan Aplikasi) telah memasuki tahap uji coba, membawa angin segar bagi efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Inisiatif dan Tujuan

Dikembangkan oleh ASN dengan dasar hukum yang kuat, SIPAPEDA bertujuan untuk merespons tantangan global dan nasional dalam meningkatkan profesionalisme serta kompetensi aparatur negara. Sebelumnya, pengurusan administrasi kepegawaian, seperti mutasi dan kenaikan pangkat, dilakukan secara manual dengan berkas fisik yang harus dikirim dari puskesmas ke dinas kesehatan. Proses ini sering mengalami keterlambatan, terutama karena jarak tempuh yang jauh dan sulit antara berbagai kategori wilayah, mulai dari perkotaan hingga sangat terpencil, termasuk wilayah yang hanya bisa diakses melalui sungai dan pegunungan.

Dengan SIPAPEDA, ASN di bidang kesehatan tidak lagi harus membawa berkas fisik yang bertumpuk. Proses administrasi kini dapat dilakukan secara online, menghemat waktu dan memudahkan koordinasi, terutama dalam hal pengajuan kenaikan pangkat. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan input data dan memastikan bahwa data tersebut dapat diproses dengan cepat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, sebelum diteruskan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Keunggulan dan Dampak

SIPAPEDA menawarkan sejumlah keunggulan yang signifikan. Di antaranya, aplikasi ini memungkinkan pengurusan berkas kepegawaian dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, mengurangi risiko keterlambatan yang dapat mempengaruhi jenjang karier ASN, khususnya di lingkungan puskesmas. Dampak positif lainnya adalah peningkatan kualitas koordinasi antarinstansi, yang pada akhirnya berkontribusi pada percepatan pelayanan publik di sektor kesehatan.

Masa Depan SIPAPEDA

Saat ini, SIPAPEDA masih dalam tahap uji coba yang dijadwalkan berlangsung hingga akhir tahun ini. Keberhasilan uji coba ini akan menentukan waktu penerapan secara penuh di seluruh wilayah Kabupaten Sorong. Dengan dukungan regulasi yang ada, inovasi ini diharapkan dapat menjadi model pelayanan kepegawaian yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Inovasi ini juga sejalan dengan komitmen global dan nasional untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tahun 2030, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Dengan adanya SIPAPEDA, Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong bersama Badan Kepegawaian Daerah menunjukkan komitmennya dalam membawa transformasi digital di sektor pelayanan publik, khususnya dalam bidang kesehatan.

Sorong, 5 Desember 2023 – Kabupaten Sorong kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan meluncurkan inovasi terbaru, OKABID (Optimalisasi Kinerja ASN Berbasis Digitalisasi). Inovasi ini diinisiasi oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sorong dan bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan teknologi digital.

Penerapan Digitalisasi dalam Kepegawaian

OKABID merupakan bentuk inovasi digital yang fokus pada pengelolaan kepegawaian. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai layanan kepegawaian melalui platform SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) yang dirancang oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan digitalisasi, pengelolaan data dan informasi terkait ASN di Kabupaten Sorong menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Tahapan uji coba OKABID dilakukan pada 30 November 2023, dengan implementasi penuh mulai 5 Desember 2023. Inovasi ini lahir dari kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi berbagai kendala yang muncul dari proses administrasi manual, seperti inefisiensi waktu, akses data yang sulit, dan kurangnya transparansi.

Dasar Hukum dan Latar Belakang

OKABID didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Sorong Nomor 7 Tahun 2021 tentang Road Map Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Sorong tahun 2022-2026. Kebijakan ini mendorong daerah untuk melakukan inovasi dalam tata kelola pemerintahan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Latar belakang dari inovasi ini adalah kebutuhan untuk meningkatkan kinerja ASN dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sebelumnya, proses administrasi di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sorong dilakukan secara manual, yang mengakibatkan berbagai hambatan dalam pengelolaan kepegawaian, seperti kurang optimalnya kinerja ASN dan proses pelayanan yang lambat.

Manfaat dan Dampak OKABID

OKABID membawa berbagai manfaat signifikan, baik bagi ASN maupun masyarakat Kabupaten Sorong. Dengan sistem digital yang terintegrasi, pengelolaan data kepegawaian, absensi, dan pengajuan cuti menjadi lebih efisien. Selain itu, digitalisasi memungkinkan pemantauan dan evaluasi kinerja ASN secara objektif dan berbasis data, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Bagi masyarakat, layanan publik yang diintegrasikan secara digital memudahkan akses ke berbagai layanan pemerintah, meningkatkan kenyamanan dan kecepatan pelayanan. Digitalisasi juga mengurangi kebutuhan akan dokumen fisik, yang tidak hanya menghemat biaya operasional tetapi juga meningkatkan keamanan data dengan teknologi enkripsi dan proteksi yang canggih.

Dampak positif dari OKABID antara lain adalah percepatan proses administratif yang sebelumnya manual, pelacakan kinerja ASN secara real-time, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat diakses secara online. Selain itu, sistem digital ini juga mengurangi kesalahan manusia dalam pengolahan data dan mengurangi ruang fisik yang dibutuhkan untuk penyimpanan dokumen.

Tujuan dan Hasil dari OKABID

Tujuan dari OKABID adalah untuk menciptakan sistem kerja ASN yang lebih efisien dan efektif melalui otomatisasi tugas rutin dan pengurangan pekerjaan administratif manual. Digitalisasi ini juga bertujuan untuk memudahkan pelacakan dan monitoring kinerja ASN, meningkatkan responsivitas layanan publik, dan mengurangi biaya operasional.

Hasil dari penerapan OKABID di Kabupaten Sorong sudah mulai terlihat dengan proses kerja yang lebih cepat, audit yang lebih mudah, dan penghematan biaya operasional. Selain itu, ASN kini dapat mengakses sistem dan data dari mana saja, asalkan terhubung dengan internet, yang meningkatkan fleksibilitas dan produktivitas mereka.

Dengan peluncuran OKABID, Kabupaten Sorong berada di garis depan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja ASN. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengadopsi digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan.

Kabupaten Sorong memperkenalkan inovasi terbaru dalam pelayanan publik, yakni Sistem Informasi Layanan Pengaduan Lingkungan Hidup (SIAP LINDUNGI). Inovasi ini, yang diinisiasi oleh ABIHUF GIFELM, ST, bertujuan untuk meningkatkan penataan dan kapasitas lingkungan hidup melalui pendekatan teknologi modern.

SIAP LINDUNGI merupakan inovasi teknologi yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dengan sistem berbasis online, masyarakat Kabupaten Sorong kini dapat mengajukan pengaduan secara cepat dan efisien melalui perangkat ponsel mereka. Sistem ini telah memasuki tahap implementasi dengan uji coba yang dilakukan pada tahun 2023 dan akan diterapkan secara penuh mulai tahun 2024.

Dasar Hukum dan Pentingnya SIAP LINDUNGI

SIAP LINDUNGI didasarkan pada berbagai regulasi yang mengatur perlindungan lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Antara lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

Inisiatif ini muncul dari permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sorong terkait belum optimalnya layanan pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan. Selain itu, penegakan hukum lingkungan di wilayah ini dinilai masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal kompetensi sumber daya manusia yang terlibat.

Manfaat dan Dampak Inovasi

Dengan adanya SIAP LINDUNGI, diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam pengawasan dan pelaporan terkait pencemaran lingkungan di Kabupaten Sorong. Inovasi ini juga bertujuan untuk membangun komunikasi yang lebih baik dan jejaring kerja yang lebih kuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Secara internal, sistem ini akan mempermudah dan mempercepat proses verifikasi dokumen serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan. Penggunaan teknologi informasi dalam layanan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah.

Bagi masyarakat, SIAP LINDUNGI memberikan kemudahan dalam mengakses layanan pengaduan lingkungan hidup tanpa harus datang langsung ke pos pengaduan. Masyarakat cukup menggunakan ponsel pribadi mereka untuk mengajukan pengaduan yang akan diterima dan diverifikasi secara sistematis oleh pemerintah daerah.

Tujuan dan Langkah Ke Depan

SIAP LINDUNGI diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pengaduan lingkungan hidup di Kabupaten Sorong. Tujuan jangka pendek dari program ini meliputi penyediaan sistem informasi layanan pengaduan lingkungan hidup, pelaksanaan uji coba, serta sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam jangka menengah, sistem ini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan administrasi pemerintah kampung yang lebih baik dan meningkatkan kinerja aparat kampung. Adapun tujuan jangka panjangnya adalah pengembangan sistem informasi yang lebih canggih dan berkelanjutan untuk melayani masyarakat Sorong.

Dengan diluncurkannya SIAP LINDUNGI, Kabupaten Sorong kini berada di garis depan dalam upaya penataan lingkungan hidup melalui pemanfaatan teknologi modern. Inovasi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, tetapi juga memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup mereka.

Sorong, 8 November 2023 – Distrik Mariat di Kabupaten Sorong kini menghadirkan inovasi baru dalam pengelolaan pupuk organik yang diinisiasi oleh aparatur sipil negara (ASN). Dengan tahap implementasi yang dimulai pada November dan berlangsung hingga Desember 2023, program ini bertujuan untuk mengatasi masalah mahalnya pupuk kimia dan keterbatasan dalam pengolahan kotoran ternak menjadi pupuk organik.

Inovasi yang diberi nama Kampung Organik Distrik Mariat ini merupakan langkah konkret dalam menghadapi isu global dan nasional terkait harga pupuk yang terus meningkat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 dan PERDA BUPATI Nomor 51 Tahun 2017, program ini mengedepankan pengelolaan pupuk organik untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang mahal dan memperbaiki kualitas tanah pertanian.

Permasalahan yang Dihadapi:

1. Mahalnya Harga Pupuk Kimia – Petani di Distrik Mariat sering menghadapi kesulitan akibat tingginya harga pupuk kimia.
2. Kurangnya Pengolahan Kotoran Ternak – Banyak peternak di wilayah ini tidak memiliki fasilitas untuk mengolah kotoran ternak menjadi pupuk organik.

Strategi dan Metode Pembaharuan: Sebelum adanya inovasi, para petani masih bergantung pada pupuk kimia dengan harga yang relatif mahal. Kini, dengan adanya program ini, petani akan lebih mudah mendapatkan pupuk organik dengan harga jauh lebih terjangkau. Program ini memanfaatkan sampah organik seperti sisa sayuran, daun kering, dan kotoran ternak sebagai bahan baku utama pembuatan pupuk.

Tujuan dan Manfaat:

• Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat – Melalui pengelolaan pupuk organik, program ini bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
• Dukungan Terhadap Ketahanan Pangan Nasional – Dengan produk lokal berkualitas, program ini berkontribusi pada ketahanan pangan dan investasi.
• Penciptaan Lapangan Kerja – Inovasi ini membuka peluang pekerjaan produktif di tingkat lokal.
• Kesehatan Lingkungan – Pupuk organik yang dihasilkan ramah lingkungan dan membantu meningkatkan kesuburan tanah.

Dampak Positif: Pupuk organik ini tidak hanya mudah didapat dan murah, tetapi juga ramah lingkungan, memberikan manfaat besar bagi kesuburan tanah pertanian, dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Dengan pelaksanaan program ini, Distrik Mariat menunjukkan komitmennya dalam inovasi pertanian dan pengelolaan sumber daya lokal yang lebih berkelanjutan. Semoga inisiatif ini menjadi model bagi daerah lain dalam upaya menciptakan pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Kabupaten Sorong, 10 Juli 2023 - Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan tera ulang alat ukur dan timbangan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong telah mengimplementasikan inovasi baru yang dinamakan "Pola Ketupat". Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah akses dan meningkatkan efisiensi proses tera ulang bagi pedagang dan pelaku usaha di wilayah tersebut. "Pola Ketupat", singkatan dari Jemput Bola Pelayanan Tera dan Tera Ulang Pasti Ukuran Tepat, dirancang sebagai solusi untuk mengatasi kendala yang sering dihadapi oleh para pedagang dalam melakukan tera ulang. Sebelumnya, sebagian pedagang enggan untuk men-tera ulang timbangan mereka dengan alasan berbagai faktor, termasuk kesibukan transaksi dan ketidakinginan untuk meninggalkan dagangan dalam waktu yang cukup lama. Menanggapi permasalahan ini, "Pola Ketupat" dirancang untuk menyediakan layanan jemput bola, di mana petugas UPTD Metrologi Legal Kabupaten Sorong akan mengunjungi langsung lokasi pedagang atau pelaku usaha yang membutuhkan tera ulang. Dengan demikian, proses tera ulang dapat dilakukan tanpa mengganggu aktivitas dagangan, sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan tera ulang sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018. "Sistem jemput bola ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pedagang terhadap kewajiban tera ulang alat ukur mereka, yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan lebih baik bagi konsumen," ungkap Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong dalam keterangan resminya. Adapun implementasi "Pola Ketupat" ini akan dimulai dengan menyasar pedagang di pasar tradisional serta pelaku usaha di berbagai sektor ekonomi lokal di Kabupaten Sorong. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat. Dengan adanya inovasi "Pola Ketupat", diharapkan Kabupaten Sorong dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, sehingga tercipta sistem perekonomian yang lebih transparan dan adil bagi semua pihak. Reporter: [Labinov Sorong]

(Jakarta) Pemda kabupaten Sorong kembali menerima penghargaan Inagara Award tahun 2024. Piagam penghargaan diterima langsung Penjabat Bupati Sorong, Edison Siagian di Jakarta (Selasa, 06/08) dari Plt. Kepala LAN-RI, Muhammad Taufiq. Pada keterangan tertulis LAN-RI yang ditanda tangani Deputi Bidang Kajian Kebijakan Dan Inovasi, Tri Wahyu Widodo Utomo dinyatakan bahwa Inagara Award 2024 hanya diberikan kepada 5 Pemda se-Indonesia. Dalam keterangan tersebut Deputi juga menerangkan, Inagara Award diterima Pemda kabupaten Sorong atas peran dan komitmennya sebagai mitra LAN-RI dalam berinovasi di lingkup kerja. Peran dan komitmen itu dibuktikan dengan penyelenggaraan Laboratorium Inovasi Terintegrasi Dengan Workshop Champion of Innovation pada kurun waktu setahun terakhir ini, terhitung sejak Juli 2023. Sebelumnya, Pemda kabupaten Sorong juga menerima penghargaan Inagara Award pada tahun 2022 lalu. Inagara Award merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) di bidang Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi pemerintah daerah dalam melakukan inovasi

TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Selasa (17/10/2023) pemerintah Kabupaten Sorong meresmikan adanya laboratorium inovasi (Labinov) pertama di Kabupaten Sorong. 

Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Mosso mengatakan laboratorium inovasi (Labinov) merupakan sebuah kebijakan pemerintah, program pemerintah yang telah dicanangkan oleh Presiden RI Jokowi yang disebut nawacita atau sembilan prioritas pembangunan lima tahun ke depan.

"Kabupaten Sorong ini masih termasuk daerah yang di luar dari ujung Indonesia Timur, sehingga labinov ini merupakan program yang strategis untuk membangun Kabupaten Sorong," ujar Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso kepada awak media usai kegiatan peluncuran dan peresmian ruang laboratorium inovasi (Labinov) di Kantor Baperlitbang Kabupaten Sorong, Selasa (17/10/2023)

Dijelaskan Mosso bahwa melalui Labinov ini dapat membangun penyiapan sumber daya manusia (SDM), agar manusia itu dapat berinovasi dan berkreasi dalam menciptakan inovasi baru sebagai daya saing daerah atau kemajuan suatu daerah.

Mosso juga mengungkapkan bahwa adanya Labinov ini merupakan sebuah bukti kemajuan Kabupaten Sorong sekaligus memberikan motivasi kepada pemerintah.

"Labinov ini dibentuk atas dasar adanya gagasan yang diberikan oleh salah satu staff Bappeda Kepala bidang riset yang juga sebagai salah satu peserta pelatihan reformer di Makassar, melihat Labinov ini sebagai kebutuhan yang digagas dan dibentuk dalam rencana perubahan sekaligus menjadi aksi perubahan," ucapnya.

Selain itu, Mosso juga mengungkapkan pemerintah daerah Kabupaten Sorong mendukung penuh adanya inovasi-inovasi yang dapat membawa perubahan di Kabupaten Sorong, serta juga terus meminta bantuan kepada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BKSDN).

Dikatakannya, Kabupaten Sorong telah menjadi Kabupaten tertua di Papua Barat Daya, meskipun sudah tua tidak boleh kalah dan harus tetap terlihat cantik dengan melakukan inovasi-inovasi dan pembangunan.

Selain itu Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso juga menargetkan pada akhir tahun 2023 ini Kabupaten Sorong memiliki hampir 100 inovasi-inovasi yang dibangun, sementara ini baru terdapat 11 inovasi yang telah diikutsertakan juga dalam kegiatan-kegiatan nasional.

"Kabupaten Sorong kemarin masuk sebagai Kabupaten yang terinovatif dan kita memperoleh penghargaan, melalui ini menambah daya spirit kita untuk terus berinovasi lagi dalam mengelola dan menata tata kelola pemerintahan ini supaya menjadi pemerintahan yang profesional dan modern," kata Yan Piet Mosso. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)

Pada 5 Oktober 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong di Provinsi Papua Barat menggelar sosialisasi Eksternal KOPI PANDU. Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong, Bapak Imam Ansori, S.Pd., M.Pd, serta para guru. Sosialisasi KOPI PANDU bertujuan untuk memperkenalkan inovasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong dalam pengelolaan aduan, permohonan cuti, pengajuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB), dan konsultasi Dana BOS. Layanan ini diharapkan dapat mengatasi masalah seperti proses pengajuan yang lambat, keterbatasan jam operasional kantor, jangkauan yang terbatas, dan kesulitan akses informasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, otonomi khusus di berbagai wilayah Indonesia telah memicu perubahan signifikan dalam sistem pendidikan. Fokus utama dari perubahan ini adalah peningkatan kinerja guru, yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran dan meningkatkan hasil pendidikan secara umum. Otonomi khusus memberi pemerintah daerah keleluasaan lebih dalam mengelola pendidikan, termasuk pembuatan kebijakan, pengelolaan anggaran, dan pengembangan profesionalisme guru. Ini menjadi dasar bagi berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran, terutama di daerah-daerah dengan otonomi khusus seperti Papua, Aceh, dan lain-lain. Selama era otonomi khusus, beberapa wilayah telah memperkenalkan berbagai program inovatif untuk meningkatkan kinerja guru. Contohnya, di Papua Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Sorong melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelenggarakan sosialisasi untuk Peningkatan Kinerja Guru. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat kapasitas lembaga pendidikan, dan meningkatkan daya saing daerah, di antara tujuan lainnya.

Kabupaten Sorong, 3 November 2023 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong telah meluncurkan inovasi terbaru dalam bidang pertanian, yang diberi nama "Mini Ranch" atau disingkat sebagai MIRNA. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemeliharaan ternak sapi di wilayah Kabupaten Sorong, khususnya untuk masyarakat asli Papua (OAP), yang sebelumnya masih banyak memelihara ternak secara tradisional atau eksternal.

MIRNA, yang telah melalui tahapan implementasi sejak bulan November 2023 setelah ujicoba pada bulan September 2023, menjadi jawaban atas masalah sistem pemeliharaan ternak yang belum optimal di kalangan peternak OAP. Inisiatif ini diharapkan dapat mengubah paradigma pemeliharaan ternak yang selama ini mengandalkan pemeliharaan eksternal atau digembalakan di lahan-lahan umum.

Menurut Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong, "MIRNA merupakan langkah maju dalam pemanfaatan lahan adat yang dimiliki oleh masyarakat asli Papua untuk dijadikan Mini Ranch. Hal ini bertujuan untuk memberikan pendekatan yang lebih terkontrol dalam pemeliharaan ternak sapi, termasuk peningkatan kesehatan dan reproduksi ternak."

Didukung oleh beberapa dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Peraturan Pemerintah terkait pembangunan daerah dan pemeliharaan ternak, MIRNA tidak hanya memberikan sarana dan prasarana Mini Ranch, tetapi juga melibatkan pembuatan pagar dan fasilitas penunjang lainnya untuk memastikan lingkungan yang aman dan terkontrol bagi ternak sapi.

Proses implementasi MIRNA meliputi survei lokasi, penerbitan SK kelompok penerima bantuan, serta sosialisasi intensif kepada masyarakat peternak. "Dengan adanya Mini Ranch, kami berharap dapat meningkatkan populasi ternak, kesejahteraan masyarakat peternak OAP, serta efisiensi operasional dalam pelayanan kesehatan hewan," tambah Kepala Dinas.

Inovasi ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memanfaatkan potensi lokal untuk pengembangan sektor pertanian, khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat asli Papua yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang unik.

Reporter: [Nama Reporter]

Kabupaten Sorong, [31- Oktober - 2023] – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Sorong telah meluncurkan inovasi terbaru bernama Rupawan, sebuah sistem pengawasan modern yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keamanan daging sapi yang dikonsumsi masyarakat. Inovasi ini hadir sebagai solusi atas sejumlah permasalahan yang selama ini menghambat sektor peternakan di daerah tersebut. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah minimnya pengawasan di Rumah Potong Hewan (RPH) akibat terbatasnya jumlah petugas. Selain itu, maraknya pemotongan sapi ilegal di luar RPH juga menjadi tantangan tersendiri. 

Melalui inovasi Rupawan, DPKH berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Bagaimana Rupawan Bekerja? Inovasi Rupawan melibatkan pemasangan kamera pengintai (CCTV) di seluruh area RPH. Kamera-kamera ini terhubung secara real-time ke perangkat seluler petugas, sehingga pengawasan dapat dilakukan dari jarak jauh. Selain itu, DPKH juga melakukan sosialisasi kepada para penjagal dan masyarakat mengenai pentingnya daging sapi yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). Manfaat Inovasi Rupawan Peningkatan Pengawasan: Dengan adanya CCTV, setiap aktivitas pemotongan dapat dimonitor secara ketat, sehingga mengurangi risiko pelanggaran. Data yang Lebih 

Akurat: Data pelaporan pemotongan hewan menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Sosialisasi yang intensif membuat masyarakat lebih sadar akan pentingnya mengonsumsi daging sapi ASUH. Peningkatan PAD: Dengan tertibnya pemotongan sapi dan meningkatnya kepercayaan masyarakat, pendapatan dari sektor peternakan diharapkan akan meningkat. Perbaikan Peraturan Daerah: Inovasi Rupawan mendorong revisi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah dari sektor Peternakan, sehingga lebih relevan dengan kondisi saat ini. Dampak Positif bagi Masyarakat Dengan adanya inovasi Rupawan, masyarakat Kabupaten Sorong dapat menikmati daging sapi yang lebih aman dan berkualitas. Selain itu, inovasi ini juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan peternak dan pelaku usaha di sektor peternakan. Harapan ke Depan DPKH Kabupaten Sorong berharap inovasi Rupawan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan di RPH dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan dari semua pihak, diharapkan inovasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi sektor peternakan di Kabupaten Sorong. [Nama Kepala DPKH Kabupaten Sorong] menyatakan, 

"Inovasi Rupawan merupakan langkah nyata kita dalam mewujudkan tata kelola sektor peternakan yang lebih baik. Kami berharap inovasi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Sorong.

Kabupaten Sorong, 1 November 2023 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong telah meluncurkan inovasi terbaru dalam bidang pertanian dan kesehatan hewan, yang diberi nama "BUMERNAKTAN". Inovasi ini merupakan upaya untuk mengatasi tantangan kenaikan harga obat dan vitamin ternak buatan pabrik dengan memanfaatkan bahan alami lokal, yakni buah merah Papua, sebagai alternatif yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan. BUMERNAKTAN, singkatan dari Ampas Buah Merah Instan Ternak, telah melewati tahapan implementasi dan akan diterapkan secara penuh mulai November 2023, setelah menjalani ujicoba pada bulan September 2023 lalu. Inisiatif ini diprakarsai oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah koordinasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong. Dalam rilis resmi, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong menyatakan, "BUMERNAKTAN merupakan langkah inovatif yang tidak hanya mendukung budidaya ternak organik di daerah ini, tetapi juga mengangkat potensi sumber daya alam lokal, yaitu buah merah, sebagai bahan utama dalam produksi obat dan vitamin alami untuk ternak." Dukungan hukum untuk implementasi BUMERNAKTAN berdasarkan beberapa regulasi, termasuk Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta berbagai peraturan pemerintah terkait perlindungan konsumen dan penggunaan alat dan mesin peternakan. Proses pembuatan BUMERNAKTAN melibatkan pengolahan buah merah secara tradisional, dimulai dari pembersihan, pemisahan daging buah dari bijinya, hingga pengolahan menjadi campuran dengan tambahan bahan seperti gula pasir dan dedak. Hasil akhir berupa minyak dan ampas kemudian disaring, dikeringkan, dan diayak sebelum siap digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk ternak. "Sistem penggunaan BUMERNAKTAN sangat mudah diaplikasikan di lapangan dan aman bagi semua jenis ternak, memberikan kontribusi positif terhadap kesehatan ternak dan produk pangan yang dihasilkan," tambah Kepala Dinas. Inovasi ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada obat dan vitamin ternak berbahan kimia, yang harganya terus meningkat, serta memberdayakan masyarakat lokal, terutama suku-suku asli Papua yang turut terlibat dalam pengumpulan dan pengolahan buah merah. Dengan penerapan BUMERNAKTAN, diharapkan tersedianya produk daging yang lebih aman dan bermutu, serta peningkatan pendapatan bagi peternak di Kabupaten Sorong. Hal ini sejalan dengan upaya untuk memacu pertumbuhan budidaya organik dan memenuhi permintaan akan produk pangan organik yang semakin meningkat di masyarakat. Reporter: [Labinov Sorong]

Sekretaris Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kabupaten Sorong, Fatimah Frilda Sukur, S.Sos, M.Pd mengapresiasi pelaksanaan Pendampingan (Coaching Clinic) Inovasi yang digelar oleh Baperlitbang setempat. Apresiasi disampaikan Fatimah di sela-sela pelaksanaan Coaching Clinic hari ke-2, Jumat (23/02/24). Menurutnya, Coaching Clinic wajib diikuti untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam berinovasi. Meskipun telah sukses melaksanakan sejumlah inovasi di lingkup kerjanya, namun Fatimah mengaku ia dan rekan-rekannya terpacu untuk terus belajar banyak hal tentang inovasi, terutama inovasi menyangkut pelayanan pemerintah. Diketahui, Dinas Perpustakaan & Kearsipan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten Sorong telah menciptakan sejumlah inovasi, salah satunya Tabagasi (Taman Baca Asik dan Gesit). Tabagasi pernah diikut sertakan dalam ajang IGA Nasional tahun 2022 dan berhasil mencapai prestasi yang membanggakan serta mengharumkan nama daerah. Coaching Clinic hari ke-2 yang difasilitasi oleh Bidang Penelitian, Pengembangan Data dan Pelaporan Baperlitbang berlangsung di ruang Labinov, diikuti oleh Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan & Kearsipan, Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman. (ET)

Pemkab Sorong, Papua Barat Daya menjadi salah satu daerah yang dikunjungi oleh Tim Studi Tiru kabupaten Tapanuli Utara. Kedatangan Tim dipimpin Sekda kabupaten Tapanuli Utara, Dr. Indra Simaremare, Drs., M.Si diterima oleh Asisten-I Setda kabupaten Sorong, Adi Bramatyo, SIP, M.Si, Selasa (12/03/24). Sejalan dengan tujuan kunjungan Tim, dalam acara penerimaan, Pemkab Sorong kemudian mempresentasikan 4 inovasi yang telah dilakukannya selama ini. Empat inovasi itu masing-masing Tabagasi, Kios Kampung, Alpegas, dan Yawukobok diketahui telah menghantarkan kabupaten Sorong meraih juara (kategori daerah tertinggal) dalam ajang IGA Nasional dua tahun terakhir ini. Presentasi disampaikan oleh Kabid Penelitian, Pengembangan Data dan Pelaporan Baperlitbang setempat, Yohanes Laba Maran, S.Fil., M.Si. Ketua Tim Studi Tiru, Dr. Indra Simaremare, Drs., M.Si menyatakan tujuan kedatangan mereka adalah untuk mempelajari inovasi di lingkup Pemkab Sorong. Inovasi-inovasi tersebut kata dia akan menjadi referensi guna mewujudkan visi kabupaten Tapanuli Utara sebagai Lumbung SDM Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata. Indra menambahkan, kabupaten Sorong merupakan daerah yang dinilai berhasil mendorong dan menciptakan inovasi dalam pelayanan terhadap masyarakat. “Kami datang kesini untuk belajar tentang inovasi. Kabupaten Sorong adalah daerah yang memiliki inovasi-inovasi yang bagus untuk direplikasi, guna diterapkan di daerah kami”, kata Indra. Sementara itu, Adi Bramatyo, SIP, M.Si menyatakan, pihaknya telah bersepakat dengan Tim Studi Tiru Tapanuli Utara untuk saling me-Replikasi inovasi masing-masing. Adi memastikan, inovasi di Pemkab Tapanuli Utara yang dinilai relevan akan direplikasi oleh Pemkab Sorong, salah satunya terkait pelayanan Kesehatan. “Pertama-tama kami sampaikan selamat datang di kabupaten Sorong. Perlu diketahui tadi sudah ada pembicaraan dengan Tim Studi Tiru Tapanuli Utara. Dan ke depannya kami sudah berencana untuk mereplikasi inovasi mereka yang relevan supaya diimplementasikan disini, terutama menyangkut bidang Kesehatan” terang Adi. (ET)

Baperlitbang kabupaten Sorong, Papua Barat Daya melalui Laboratorium Inovasi (Labinov) mulai melaksanakan pendampingan (Coaching Clinic) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (22/02/24). Pendampingan dilakukan oleh Bidang Penelitian, Pengembangan Data dan Pelaporan Baperlitbang terhadap 4 OPD, terlaksana dalam 2 sesi. Keempat OPD yang mengikuti pendampingan di hari pertama ini yakni Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura & Perkebunan. Masing-masing OPD yang mengikuti pendampingan diketahui sedang menyiapkan kurang lebih 2 sampai 5 inovasi (digital & non-digital) untuk diimplementasikan dalam pelayanannya di tahun ini. Selanjutnya, Labinov juga akan melakukan pendampingan terhadap seluruh OPD di lingkup Pemda kabupaten Sorong selama 2 pekan ke depan. (ET)